Cegah Anak Putus Sekolah, Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Koordinasi dengan PGRI dan BMPS
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor pada Rabu (16/7/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Fraksi PAN untuk memastikan tidak ada anak-anak, khususnya dari kalangan kurang mampu, yang putus sekolah di Kota Bogor.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, mengatakan pihaknya berdiskusi dengan PGRI dan Disdik guna mencari solusi agar siswa baru dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“BMPS dan PGRI menaungi banyak lembaga pendidikan swasta. Kami ingin mengajak mereka membuka ruang kemudahan bagi siswa tidak mampu, sambil kami juga mendengarkan keluhan dari para pengelola sekolah swasta,” ujar Safrudin.
Ia mengatakan, secara umum tidak ada kendala besar, meskipun sebelumnya sempat muncul persoalan terkait kemampuan membayar biaya sekolah. Namun, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan situasi tersebut.
“Ini hal yang positif karena kami mendapatkan banyak masukan terkait pengelolaan sekolah. Kami ingin memastikan warga tidak mampu tetap bisa sekolah. BMPS dan PGRI adalah wadah dari banyak sekolah swasta dan yayasan pendidikan,” jelasnya.
Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna, menambahkan bahwa banyak masukan yang diterima pihaknya akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bogor.
“Kami akan terus mendorong agar tidak ada anak yang putus sekolah. Harus ada klasifikasi yang jelas bagi penerima manfaat, agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat tidak mampu bisa segera mendapatkan akses pendidikan yang layak,” kata Hakanna.
Sementara itu, anggota Fraksi PAN lainnya, Achmad Rifki Alaydrus, menegaskan bahwa Fraksi PAN memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan pendidikan yang adil dan merata di Kota Bogor.
“Kami menerima banyak masukan dari pihak swasta dan PGRI. Sekolah sudah cukup, tinggal bagaimana pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Nanti perwakilan Fraksi PAN yang di Komisi IV akan memperjuangkan hal ini, bahkan kemungkinan mendorong lahirnya Perda yang relevan,” tegas Rifki.
Senada, anggota Fraksi PAN lainnya, Karina Soerbakti, mengatakan pertemuan ini masih dalam tahap diskusi dan tukar pikiran.
“Belum ada keputusan, karena semua harus melibatkan banyak pihak. Namun tadi kami sudah saling berbagi pandangan terkait isu-isu yang dihadapi dunia pendidikan swasta,” tutup Karina. [] Ricky
