Bima Arya: Persoalan GKI Yasmin Insya Allah Tuntas Saat Natal
BOGOR-KITA.com – Persoalan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin sudah mulai menemukan titik terang. Pasalnya, Wali Kota Bogor Bima Arya optimistis kasus tersebut akan segera tuntas dalam waktu dekat, minimal saat perayaan Natal 2019.
Hal tersebut diungkapkan Bima Arya saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleransi dan Anti Diskriminatif di Indonesia’ yang digagas Setara Institute di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
Menurut Bima, isu GKI Yasmin masih menjadi trending topic hingga saat ini. “Saya dua minggu lalu bertemu dengan Dubes kita di Inggris. Beliau bilang setiap ketemu senat selalu ditanya soal Gereja Yasmin. Beberapa dubes kita di luar juga cerita seperti itu. Saya harus akui bahwa ini adalah kerikil dalam sepatu yang membuat saya tidak enak berjalan. Kalau ini tidak selesai rasanya sesuatu yang selalu mengganjal,” ungkap Bima.
Bima pun membeberkan dalam forum tersebut bahwa ada dua hal signifikan terkait penyelesaian GKI Yasmin. Pertama, kata Bima, mengajak semuanya untuk fokus pada opsi solusi. “Semua sepakat tidak lagi berdebat kepada masalah hukum masa lalu. Kita semua sepakat untuk fokus pada opsi solusi Itu signifikan ya. Ini proses bertahun-tahun,” katanya.
“Yang kedua, tahun lalu dibentuk Tim 7 dari teman-teman gereja untuk berunding bersama Tim Pemkot. Jadi kita membuat tim bersama gabungan Pemkot dan Tim 7. Hari-hari ini adalah hari-hari intensif diskusi berkomunikasi dengan teman-teman Tim 7. Saya punya optimisme persoalan ini akan selesai. Karena bagi kami ini adalah bukan saja potret toleransi di Kota Bogor, tapi di Indonesia karena menjadi isu nasional, bahkan internasional,” tambah Bima.
Bima berharap mendapatkan dukungan semua pihak saat masa penyelesaian ini. “Saya punya optimistis yang besar bahwa GKI Yasmin ini Insya Allah akan selesai. Mudah-mudahan Natal ini ada kabar baik bagi semua,” tandasnya.
Tidak saja melibatkan Tim 7, kata Bima, komunikasi juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Kita ingin semangat toleransi menguat di sini,” kata dia.
Dalam forum bersama Setara Institute itu turut dihadirkan sejumlah narasumber antara lain dari Komnas HAM, Kemendagri, Kemenkumham, Ombudsman, dan perwakilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam forum ini Bima Arya lebih banyak berbicara seputar historis Kota Bogor sebagai kota yang sangat beragam dan kota yang mencintai kebersamaan dalam keberagaman.
Diskusi Setara Institute tersebut merupakan kelanjutan dari hasil penelitian tentang dampak produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan, hasil riset ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan peraturan daerah anti diskriminatif di Indonesia. “Seminar tidak akan membicarakan spesifik kondisi Jabar dan Yogyakarta, tapi ingin memotret bagaimana pemerintahan Jokowi nanti bisa merancang produk hukum yang holistik, bukan hanya berdampak pada layanan publik tapi jadi instrumen toleransi,” kata Hendardi. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
