Bawaslu Kabupaten Bogor: Baru 3 dari 24 Item Logistik Pemilu Diterima KPU
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor mencatat baru ada 3 dari 24 item logistik yang masuk ke Gudang KPU Kabupaten Bogor hingga 8 November 2023. Ketiga item yang masuk dalam Gudang KPU di Kecamatan Klapanunggal itu yakni kotak suara, bilik suara, dan segel.
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mencatat, dalam gudang KPU saat ini sudah terkumpul sebanyak 76.220 kotak suara, 60.912 bilik suara dan 1.462.768 segel untuk pemilu 2024 mendatang.
“Namun, ada selisih atau kelebihan dari bilik suara, mestinya 60.852, yang dikirim 60.912, selisih 60 bilik suara,” kata dia, Jumat (10/11/2023).
Ia menyebut, di tahap 1 pengiriman logistik kepemiluan ini juga akan menyusul pengiriman tinta untuk keperluan pemilu 2024.
Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa apa yang sudah terkumpul di gedung logistik KPU Kabupaten Bogor itu masih hanya sebagian kecil logistik.
“Yang jelas masih sangat jauh dari total kebutuhan logistik yang dibutuhkan di TPS. Karena kalau kita mengandalkan PKPU tentang logistik. Itu sekitar 24 item yang harus tersedia di TPS, dan hingga saat ini baru mau 4 item. Kotak Suara, bilik suara, segel dan tinta,” papar dia.
“Ini terus kita awasi sampai sebelum masa tenang nanti,”lanjutnya.
Ia memastikan, Bawaslu Kabupaten Bogor akan maksimal dalam mengawasi turunnya logistik dari penyedia hingga nanti didistribusi ke tiap TPS yang ada di Kabupaten Bogor.
“Supaya tidak kecolongan, kita melakukan pengawasan melekat, gudang KPU itu juga ruangannya sangat aman dibandingkan gudang di 2019, jadi satu pintu masuk dan tidak semua orang bisa masuk,” papar dia.
Terlebih, lanjut dia, saat surat suara mulai masuk ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Bogor. Pihaknya akan melibatkan pengawas tingkat Kecamatan hingga Desa untuk sama-sama mengawasi proses sortir dan lipat surat suara.
“Tapi nanti kalau sudah banyak yang di gudang KPU saat sortir lipat, mungkin kita akan melibatkan panwas Kecamatan hingga Desa untuk sama-sama melakukan pengawasan melekat di gudang KPU,” tutup dia.
