Bawaslu Jabar: Kabupaten Bogor Masuk Kategori Kerawanan Sedang Pemilu
BOGOR-KITA.com, CISARUA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebut Kabupaten Bandung menjadi wilayah kerawanan pemilu paling tinggi di tanah Sunda ini.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, Kerawanan tersebut berdasarkan fakta-fakta di lapangan, temuan hingga penindakan yang sudah dilakukan seperti politik uang, hoaks, politik identitas, pelibatan ASN, perangkat desa, atau penyelenggara Pemilu itu sendiri.
“Sementara berdasarkan Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu 2024, Jawa barat masuk peringkat keempat provinsi yang paling rawan,” ujar Nuryamah kepada wartawan di Hotel Royal Safari Garden, Kabupaten Bogor, Selasa (12/12/2023).
Berikut kerawanan pemilu tinggi dibeberapa daerah di Jawa barat setelah Bandung barat diantaranya, Majalengka, Kabupaten Tasik, Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasik, Kuningan, dan Cianjur.
Selain itu, lanjut dia, ada 22 daerah lainnya masuk kategori rawan sedang. Diantaranya Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Garut, Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Indramayu.
Lalu Subang, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Pangandaran, Banjar, Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi. Dua daerah memiliki tingkat kerawanan rendah yakni Kota Depok dan Kota Bogor.
Untuk itu, kata dia, guna lebih meminimalisir kerawanan Pemilu 2024 dengan cara memperkuat pengawasan dan menekan pelanggaran serta membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan pencegahan.
“Maka Jawa Barat menggelar konsolidasi kader pengawas dan partisipatif yang dilaksanakan hari ini,” ucapnya.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti para Ketua Bawaslu se-Jabar dan 81 orang peserta masing-masing kota/kabupaten mengirimkan 3 orang perwakilan.
Sedangkan total kader pengawas partisipatif se-Jabar total berjumlah 4.604 orang yang telah dididik melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
“Konsolidasi ini untuk merekatkan antara Bawaslu dengan entitas yaitu kader pengawas partisipatif. Jadi mereka kaki tangan dan telinga Bawaslu yang harus direkatkan karena mereka sudah kami latih dari 2018,” tandasnya. []Danu
