Bupati Nurhayanti
BOGOR-KITA.com – Setelah lebih sebulan melebihi waktu yang diberikan undang-undang, toleransi masyarakat Kabupaten Bogor yang jenuh terhadap polemik Wakil Bupati Bogor yang tak kunjung terisi, mulai habis. Bandul polemik kini mengarah ke Bupati Bogor Nurhayanti.
Sebelumnya, publik ramai menyalahkan DPRD Kabupaten Bogor yang dinilai terlalu kaku menafsirkan undang-undang. Belakangan, Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso dalam satu wawancara yang disiarkan secara langsung oleh Radio Megaswara, menuding Partai Golkar sebagai penghambat. “Saya terus terang sajalah, bahwa yang menjadi penyebab bertele-telenya pengajuan calon Wakil Bupati Bogor adalah Partai Golkar. Partai Golkar yang main-main,” kata Sugeng. (Baca: https://bogor-kita.com/index.php/beritakabupatenbogor/1467-sugeng-sebut-partai-golkar-penyebab-bertele-telenya-pengajuan-nama-wakil-bupati-bogor).
Kini bandul polemik mengarah ke Bupati Bogor Nuhayanti. Hal ini terindikasi dari pernyataan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Furqon Ahmad Huda yang disampaikan kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (3/5/2015) siang.
“Penyebab utama lambannya proses penunjukan wabup adalah sikap pasif Bupati Nurhayanti,” katanya. Nurhayanti, kata Furqon, tidak berusaha meyakinkan parpol Koalisi Kerahmatan, padahal dia itu usernya, sekaligus yang paling berkepentingan dengan terisinya kursi wakil bupati.
Furqon mengkritisi pernyataan Nurhayanti yang menyebutkan tak mau berpolitik karena dirinya seorang birokrat dan menyerahkan soal wabup sepenuhnya pada Koalisi Kerahmatan. Hal ini, tambahnya, sebetulnya mengindikasikan Nurhayanti mau lari dari tanggung jawab politiknya. “Dia tidak perduli dengan iklim politik yang berkembang tidak kondusif akibat tarik menarik calon wakil bupati di antara sesama Koalisi Kerahmatan,” kata Furqon.
Bupati Nurhayanti, kata Furqon lagi, seharusnya proaktif mendorong percepatan penunjukan wabup dengan menyatukan Koalisi Kerahmatan. “Bukannya membiarkan parpol koalisi jadi terbelah dan berkonflik,” ujar mahasiswa Universitas Pakuan Bogor ini.
Furqon mengimbau, Nurhayanti segera turun tangan dan mulai proaktif menyatukan Koalisi Kerahmatan dan meminta mereka menyodorkan nama wabup untuk kemudian diserahkan ke DPRD.
Nama calon wabup, menurut Furkon sebenarnya sudah tidak ada masalah. Sebab, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Bu Nurhayanti sendiri jauh-jauh hari sudah menegaskan bahwa poisisi wabup menjadi jatah PPP. “Kini Bupati Nurhayanti tinggal sedikit proaktif memanggil Koalisi Kerahmaan, nyatakan sikap, masalahnya pasti selesai,” tandas Furkon. [] Admin
