BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 semakin terasa memasuki delapan bulan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Berdasarkan penelitian World Bank secara nasional, dipastikan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi di kuartal ke IV 2020. Hal ini akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dua kali di angka negatif.
“Kemarin minusnya 5,23 persen dan diprediksi pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan angka positif jadi kemungkinan akan mengalami resesi yang berarti harus ada antisipasi,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi usai Rapat FGD di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota Bogor, Senin (26/10/2020).
Rudy mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor turut mengantisipasi terjadinya resesi dengan membuat arah kebijakan anggaran 2021 yang fokus pada pemulihan ekonomi di sisi ekonomi yang terdampak Covid-19.
Di 2021, anggaran di OPD diarahkan pada lima program. Sebut saja di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pendidikan, program prioritas yang tercantum di RPJMD, dan janji wali kota.
“Fokusnya akan ke situ, bagaimana meningkatkan ekonomi dengan multiplier effect atau daya ungkit yang diintervensi memberikan dampak besar ke masyarakat,” jelas Rudy.
Rudy menjelaskan, di anggaran perubahan tahun ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pemulihan ekonomi, yakni melalui dana insentif daerah khusus dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp11 Miliar dan dana tambahan berupa bantuan Rp73 Miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang khusus diperuntukan pemulihan ekonomi di sektor jasa hotel dan restoran.
“PDRB Kota Bogor yang besar dari pajak hotel dan restoran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah yang juklak juknisnya jelas untuk hotel dan restoran. Saat ini masih disusun Disparbud Kota Bogor,” imbuhnya.
Meski begitu, lanjut Rudy, masih ada angin segar untuk Kota Bogor dan Indonesia memulihkan ekonomi. Hal ini berdasarkan pemaparan World Bank ada beberapa hal sudah menunjukkan arah perbaikan dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan lainnya.
“Jika masyarakat kembali mendapatkan pekerjaan, memulai kembali usahanya, kembali masuk kerja setelah di rumahkan dan masyarakat sudah beraktivitas, itu yang disebut ada perbaikan dari sisi ekonomi dan dari sisi peluang,” tutup Rudy. [] Hari/Prokompim
