Kab. Bogor

Ade Yasin Blak-blakan Soal Penanganan Covid-19

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19 blak-blakan soal penanganan covid-19 di Kabupaten Bogor. Ade Yasin tidak hanya blak-blakan soal anggaran, soal penghematan, soal juga bantuan sosial, soal PSBB, soal bayi di kaki Gunung Salak yang terinfeksi covid-19, dan sejumlah hal menarik terkait situasi dan penananan covid-19 di Kabupaten Bogor.

Semuanya diungkap secara blak-blakan dalam diskusi online yang diselenggarakan Yayasan Visi Nusantara Maju, Selasa (12/5/2020).

BOGOR-KITA.com memperoleh transkrip rekaman diskusi dari Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Yusfitriadi. Dalam transkrip disebutkan, selain Ade Yasin, diskusi online juga menampilkan Rektor IPB University Prof Arif Satria, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Yusfitriadi, anggota DPR RI Mulyadi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto. Diskusi diikuti para aktifis dan kelompok muda. Transkrip rekaman diturunkan secara lengkap.

Kebijakan

Ade Yasin mengawali diskusi dengan mengatakan, bahwa realisasi Percepatan Penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Pemerintah pusat memberikan tugas kepada bupati/walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Adapun Kejaksaan, Polri, TNI, dan instansi vertikal lainnya masuk juga ke dalam bagian dari Gugus Tugas Covid-19.

Ade Yasin kemudian menuturkan, tantangan dan persoalan penanganan covid-19 di Kabupaten Bogor cukup sulit, karena  jumlah masyarakat Kabupaten Bogor sangat banyak, yakni sekitar 6 juta orang. Virus corona itu sendiri merupakan musuh yang tak terlihat. Lebih baik kita menghadapi musuh yang terlihat daripada melawan covid-19 yang tak terlihat.

Selain itu, kita juga tidak pernah tahu siapa yang membawa virus. Apalagi banyak orang tanpa gejala atau OTG. Oleh sebab itu, kuncinya harus taat aturan, seperti pakai masker dan menjaga kebersihan diri. Saya sendiri selalu berdoa agar tidak terkena, karena jika seorang pemimpin terkena, maka itu akan menjadi penghambat.

Bayi Tertular di Kaki Gunung Salak

Dalam diskusi, Ade Yasin memaparkan bahaya covid-19. Ada orang yang mengatakan bahwa yang terinfeksi adalah orang kaya saja. Fakta di lapangan tidak demikian.  Buktinya di kaki Gunung Salak ada seorang bayi yang terkena, padahal itu jauh dari keramaian. Bagaimana bisa itu terjadi?  Apakah bayi itu dicium orang dari Jakarta atau bekasi, atau dari zona merah lainnya. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di kaki Gunung Salak pun kita bisa terinfeksi oleh penyakit ini.

Ade Yasin kemudian memaparkan situasi penyebaran covid-19 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Dikatakan, dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, sudah 18 kecamatan yang terkena dan menjadi zona merah. Zona merah terutama merupakan wilayah yang berada di perbatasan dengan Jakarta, meliputi Bojonggede, Cibinong, Gunung Putri, Cileungsi dan beberapa lainnya. Di daerah ini cukup banyak terpapar, dan mereka rata-rata pegawai di Jakarta.

Transmisi lokal sebetulnya sedikit, tapi tetap kita harus berhati-hati. Karena ketika terpapar dari wilayah episentrum covid-19,  kita harus waspada. Salah satu contoh, kita pernah mengalami satu kejadian yang paling besar dalam satu hari di bulan April, di mana dalam satu hari pernah ada 31 positif. Setelah ditracing ternyata yang 28 orang bekerja atau berkegiatan di Jakarta, hanya tidurnya saja di Bogor, dan 3 orang lainnya tertular karena transmisi lokal atau di Bogor.

Begitu membahayakannya orang yang bekerja di Jakarta atau warga yang berbatasan dengan Jakarta, karena yang terpapar hampir rata-rata warga yang berada di wilayah perbatasan dengan Jakarta, atau terkenanya ketika berada di Jakarta, atau ketika berada di Bekasi, dan Depok. Maka dari itu, kami dengan kepala daerah lain penyangga Ibukota, ketika DKI menyatakan PSBB, kami pun  menyatakan harus PSBB agar persebaran dari Jakarta bisa ditahan, jangan sampai lari ke Bogor, Bekasi, dan Depok dan lainnya. Itu pula sebabnya, 5 kepala daerah sepakat bersama-sama menerapkan PSBB.

Pelaksanaan PSBB

Pada awalnya ketika melaksanakan PSBB kurva covid-19 sedang tinggi. Ketika PSBB pertama masih ada kenaikan. Tapi ini bukan karena PSBB-nya, melainkan karena memang laju kurvanya sedang tinggi. Sehingga jika tidak dilakukan PSBB mungkin kenaikan angkanya bisa lebih tinggi lagi.

Baca juga  Siap-siap! Pemkab Bogor Bakal Kucurkan Rp1,5 Miliar per Desa di 2025

Setelah PSBB kedua, angkanya menurun. Insya Allah akan diberlakukan PSBB ketiga. Karena kalau tidak dilaksanakan cukup berbahaya. Masyarakat akan mengatakan corona sudah habis, karena Bogor sudah tidak PSBB. Mereka akan menganggap sudah boleh silaturahim dan berpergian atau berkegiatan seperti biasa.

Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, sehingga kami putuskan untuk memperpanjang PSBB ketiga supaya  kita juga dapat mencegah orang-orang untuk berkeliaran baik dari luar ke Bogor atau dari Bogor ke luar.

Dan yang lebih berbahaya lagi dari Bogor ke Bogor. Contoh kemarin ketika melihat kurva di zona merah masih ada kenaikan. Makanya saya melarang warga yang di zona merah untuk mudik ke zona hijau walaupun dalam satu Kabupaten. Jadi, tunda kunjungannya, sampai corona ini benar-benar melandai. Karena selama ini selalu melihat penularan terjadi karena Jakarta. Sekarang ini sudah terjadi di Bogor atau transmisi lokal. Sudah terjadi penularan dari warga zona merah di Kabupaten Bogor apabila ekeliaran ke zona hijau atau kuning yang ada PDP dan ODP, ini berbahaya.

Dan ini sulit terpantau ketika ada orang misalkan dari Gunungputri mau jalan ke Ciampea, bukan pemudik tapi orang yang berkunjung/bersilaturrahmi.

“Makanya, saya imbau kepada warga di zona merah untuk tahan dulu, walaupun ada sanak saudara di zona hijau sebaiknya ditahan dulu untuk tidak melakukan kunjungan di saat seperti ini. Mudah-mudahan, kalau sudah selesai mangga, mau setiap hari pun tidak masalah,” kata Ade Yasin.

Bupati Bogor lebih lanjut mengemukakan, di bulan Maret kurva covid-19 di Kabupaten Bogor masih landai, masuk bulan April tinggi sekali, dan Mei sudah melandai lagi walaupun belum habis semua. Tapi kurvanya sudah melandai. Semoga di bulan Juni atau Juli ini, kalau masyarakatnya patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap memakai masker dan menerapkan social distancing termasuk menerapkan pola hidup bersih, kurbvanya semakin melandai dan habis.

Menjaga Desa

Ade Yasin mengemukakan, saat ini ada penekanan di desa. Bagi kita sekarang yang paling penting adalah menjaga di wilayah pedesaan, jangan sampai persebaran ini masuk ke desa-desa. Di desa-desa ini sulit terpantau karena hanya ada puskesmas, dan juga kepedulian masyarakatnya yang tidak terlalu aware. Bahkan ada kejadian karena pemikiran sederhana dari orang desa, kemarin kejadian di Jonggol ada positif, Ibu-ibu. Dia lari dari tenaga kesehatan, dan pergi ke dukun.

“Nah, ini kan menambah kerjaan kita juga. Begitu dia ke dukun dirawat tiga hari di dukun, pada saat bersamaan kita harus memeriksa lingkar positif. Keluarga dukun itu juga harus diperiksa, termasuk lingkungan terdekatnya. Jadi, itu menambah pekerjaan tenaga kesehatan kita. Kasihan tenaga kesehatan kita, mereka belum istirahat dari bulan Maret sampai sekarang, mereka kerja terus, kelelahan. Karena itu jangan sampai ada warga yang bandel lagi karena akan menambah kelelahan tenaga kesehatan. Saya pastikan tenaga kesehatan memang sudah kelelahan. Tapi karena tugas, mereka tetap menjalani, kita harus sabar menenangkan mereka dan memberikan motivasi,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin menegaskan, persoalannya bukan soal rumah sakit, melainkan tenaga medis. Soal rumah sakit, kita siapkan maksimal. Ada 4 RSUD di Kabupaten Bogor yang sudah siap menjadi rujukan, satu rumah sakit paru. Sekarang juga ada rumah sakit singgah di Kemang yang rencananya minggu ini sudah bisa diaktifkan. kita juga koordinasi dan meminta bantuan kepada pihak swasta untuk menyediakan satu lagi rumah sakit singgah atau rumah darurat yaitu bantuan dari Artha Graha.

Tapi persoalannya bukan itu, soal fasilitas kita banyak, tapi tenaga kesehatannya yang sedikit dan tidak bisa ditambah lagi, karena semua orang dan semua rumah sakit sedang konsentrasi. Sulit sekali, kita juga sudah membuka relawan untuk tenaga kesehatan, tetapi sampai hari ini belum terpenuhi. Jadi jangan takut fasilitas rumah sakit, karena sudah kita siapkan. Tapi masalahnya adalah SDM-nya yang memang kita kekurangan.

“Jadi, jagalah diri Anda dan keluarga, jangan sampai terpapar, karena jika satu terpapar, minilmal  20 orang menjadi objek tracing, karena jadi ODP. Itu akan repot sekali. Kita memang akan melakukan tracing, tapi tidak akan ada habisnya jika masyarakat terus tepapar,” kata Ade Yasin.

Baca juga  Ade Yasin Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Stadion Pakansari

Mudik Lebaran

Ade Yasin kemudian memaparkan hasil PSBB. Dari catatan pelaksanaan PSBB tahap satu, kasus positif meningkat dari 60 jadi 105, PDP dan ODP juga meningkat. Catatan PSBB tahap dua masih ada peningkatan tapi sudah menurun dari 48 persen ke 29 persen.

Tetapi tantangan masih besar. Terutama, karena sekarang musim Lebaran, ada kekhawatiran jumlah terpapar meningkat lagi karena ada pemudik.

“Makanya, saya berpesan kepada camat, lurah, dan RT/RW untuk sigap ketika ada warga yang mudik, harus langsung diperiksa ke rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah,” kata Ade Yasin.

Faktor utama yang menjadi pemicu peningkatan tersebut karena masih ada pergerakan orang yang sulit dikendalikan, baik di dalam atau luar Kabupaten Bogor. Polres Bogor sudah berhasil menghalau pemudik. Dari catatan Kapolres, ada sekitar 4.800 kendaraan yang dihalau putar balik untuk tidak mudik. Mudah-mudahan dengan itu, pergerakan orang berkurang.

Kita juga sudah melakukan survei yang dilakukan Tim Litbang Gugus Tugas Kabupaten Bogor terhadap koresponden 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Sebetulnya 95 persen warga tahu bahaya covid-19, tapi kadang masih ngeyel, bukan lebih tertib. Contoh di Jonggol, ada warga pengendara motor yang memukul salah seorang petugas relawan hanya karena disuruh menggunakan masker. Padahal dia mengerti dan tahu, tapi dia tidak menerapkannya karena emosi. Ketika dicek polisi apakah dia mabuk ternyata tidak. Sehingga sanksi yang tegas harus diterapkan kepada orang-orang yang seperti itu,” ujar Bupati Bogor.

Dari hasil survey, 98 persen warga juga tahu bahaya civid019 seperti apa. Warga tahu dari televisi dan informasi online. Dari segi edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara masif sudah ada hasilnya. Tinggal kepatuhannya saja yang belum, dan ini kembali kepada masyarakat. Jika ingin cepat mengakhiri corona, tergantung masyarakat mau mengikuti imbauan pemerintah daerah dan PSBB atau tidak.

Transparansi Anggaran dan Bantuan Sosial

Soal transparansi Ade Yasin menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor transparan dan terbuka bagi masyarakat yang ingin ke Posko Penanganan Covid-19. Tapi sampai saat ini hanya ada petugas dan penyumbang yang datang ke posko, masyarakat belum pernah ada yang datang.

“Jika ingin mengakses informasi anggaran, beras bulog ke Pemkab juga boleh. Kita terbuka untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Ade Yasin meminta jangan ada yang membuat polemik bansos. Sebab, alhamdulillah, Kabupaten Bogor cepat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak. Di sinilah negara hadir, karena dilakukan  bersama-sama.  Pemerintah Kabupaten Bogor belanja 18.000 ton beras untuk tiga bulan. Satu bulan 6 ribu ton untuk sekitar 200 ribu keluarga miskin.

“Untuk penyalurannya kita memanfaatkan armada yang ada, dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Lanud ATS, PUPR,  BPBD dan Damkar. Jadi , kita belanja beras, dan yang tadinya ada ongkos pengiriman yang besar, setelah bersepakat dengan Forkopimda, kita sepakat untuk tidak menggunakan pihak ketiga karena ongkosnya sangat besar sekali. Lebih baik kita belanjakan beras. Makanya kita pinjam truk dari TNI, Polri, Kopasus, ATS, dan apartur yang ada. Forkopimda sudah turun tangan, jadi kita hanya memberikan bensin dan uang makan saja. Mobilnya tidak sewa. Jadi saya bangga sekali semuanya bahu-membahu bekerja keras untuk kepentingan masyarakat,” kata Ade Yasin.

Alurnya penyalurannya adalah Pemkab Bogor bekerja sama dengan Bulog, lalu beras dijemput oleh truk dari TNI dan Polri, lalu disalurkan ke desa. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bermain-main di jalur ini. Covid-19 ini musuh bersama, jadi jangan bermain dengan covid-19.

Pemerintah juga mengultimatum bagi siapa saja yang bermain atau korupsi, hukumannya adalah mati. Jangan sampai terjadi selamat dari corona, tapi mati karena persoalan korupsi.

“Kita selalu berkoodinasi dengan Forkopimda termasuk kejaksaan yang selalu mengawal MoU-MoU yang kita lakukan. Jadi, kalau ingin tahu transparansi gugus tugas, silakan berkoordinasi dengan Kepala BPKAD Kabupaten Bogor dan juga dipantau oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Jangan membuat polemik di masyarakat. Datang ke Pemkab Bogor untuk bertanya. Anggaran covid-19 ini ada di parsial dua. Parsial dua pun sudah dibahas di DPRD.

Baca juga  IPB University Resmikan Botani BRI Work, Tempat 'Nongkrong' Edukatif di Kawasan Dramaga

Padahal parsial dua kita hanya memberitahukan kepada DPRD, pemberitahuan saja tidak perlu dibahas. Tapi karena kita ingin ada transparansi maka silakan saja. Jadi, kita sudah buka ke DPRD, dan masyarakat yang penasaran bisa berkoordinasi dengan Kepala BPKAD kami, termasuk untuk transparansi yang lain.

“Ini bukan untuk Covid-19 saja, ini juga untuk huntara di Sukajaya. Dari situ saya juga tetarik dengan apa yang Pak Yus sampaikan tadi yaitu refocusing. Refocusing itu yang kita sangag cepat, karena memang diberi waktu singkat.

Refocusing anggaran dilakukan di setiap wilayah kab/kota dari Kementrian kesehatan. Nah, dengan adanya refocusing ini, ada keterlambatan dari kami karena sulit melakukan refocusing masih disibukkan oleh masalah BPJS, dan anggaran-angaran yang lain kaitan dengan honor-honor dan lainnya. Makanya, ketika pusat menyampaikan yang penting 50 persen dulu angkanya silakan diglobalkan dulu, nanti bisa diubah, saya tidak mau. Karena kalau kita menyampaikan angka sembarangan, itu namanya kebohongan publik,” kata tegas Ade Yasin.

Saya, imbuh Ade Yasin, kemudian menulis surat kepada Menteri Keuangan, karena kita diancam DAU-nya tidak akan diturunkan sebesar 50 miliar. Padahal 50 miliar adalah untuk gaji pegawai. Akhirnya, dari pada ada kebohongan publik, lebih baik  kita step by step, dan alhamdulillah surat ini ditanggapi oleh Kementrian Keuangan dan semoga bisa kembali cair lagi. Karena memang cukup sulit jika harus menyampaikan angka dan main potong, karena nanti yang berdampak adalah mereka yang bekerja sebagai PNS maupun tenaga honor/outsourcing.

Karena ribuan outsourcing dalam situasi seperti ini, jangan sampai di-PHK. Kita pertahankan mereka. Walaupun mereka Work From Home, tapi saya keberatan jika mereka harus di-PHK, karena seberat apapun, kita ini sudah cukup sulit menangani bantuan sosial dan orang terdampak, menangani orang yang miskin baru dan jatuh miskin lagi. Jangan sampai ditambah orang yang di-PHK, walaupun kita harus refocussing sebesar 50 persen dari semua dinas.

Di masa PSBB ini kami juga mempunyai inovasi-inovasi daerah. Juga ada bantuan-bantuan yang masuk dari berbagai pihak, termasuk dari NGO, itu pasti tercatat. Kemarin kita dapat bantuan dari Kementrian Pertahanan, BNPB, Gugus Pusat, itu tercatat detail satu-persatu. Bahkan tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak tercatat. APD lengkap juga kita salurkan ke 101 puskesmas di Kabupaten Bogor.

Kita juga mengelindingkan ATM beras dari Bogor Gercep untuk masyarakat. Masyarakat bisa ambil sendiri sebanyak 3 kg beras. Sudah beberapa desa yang dikunjungi. Lalu, juga ada gerakan gotong royong cadangan pangan desa, kami memotivasi desa untuk menyediakan lumbung pangan. Jadi setiap desa yang berhasil mengumpulkan gotong rotong 100 kg dari masyarakat maka dapat intensif 100 kg beras dari Pemkab Bogor. Hal ini memancing desa untuk mau berempati terhadap masyarakatnya.

Relaksasi Usaha

Bupati Bogor mengatakan sangat khawatir program pancakarsa tidak berjalan lancar, karena kondisi seperti ini. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, lebih baik fokus kepada penanganan covid-19 dahulu.

PAD kita dari sektor pariwisata, perhotelan dan rumah makan. Ini tutup semua. Banyak perusahaan yang terdampak meminta relaksasi pajak. Ada dua pilihan dari mereka. Jika tidak diberikan relaksasi, kemungkinan akan melakukaj PHK besar-besaran. Nah, saya lebih memilih memberikan relaksasi dari pada terjadi PHK besar. Karena ketika mereka tidak mampu membayar pajak kemudian melakukan mem-PHK pegawai, akan menambah angka pengangguran. Ini berat buat kita juga.

Tapi untuk perusahaan yang masih berjaya kita tidak lakukan itu. Karena yang masih berjaya itu perusahaan yang memproduksi APD, mereka tidak terganggu. Justru makin meningkat dalam situasi seperti ini.

Tetapi yang penting kita fokuskan dulu untuk covid-19. Setelah itu, kita stabilisasi ekonomi. Kita harus mampu membangkitkan kembali sektor ekonomi setelah pandemi. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top