BOGOR-KITA.com – Pembangunan Kota Bogor harus merujuk pada poros kepentingan pembangunan Jawa Barat. Hal itu perlu dilakukan untuk menunjang kapitalisasi ekonomi di Jawa Barat. Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyampaikan hal tersebut ketika menjadi salah satu narasumber pada Obrolan Santai Mencari Solusi (OBSESI) di Graha Pena Radar Bogor, Senin (26/12/2016)
Terkait dengan itu menurutnya, Kota dan Kabupaten Bogor harus bersinergi kuat dan nyata. “Kota Bogor bisa diibaratkan kotanya bagi warga kabupaten dan kabupaten desanya bagi Kota Bogor. Jadi tidak bisa lepas dan harus saling menguatkan. Keduanya benar-benar harus bersinergi,” ujar Ade.
Menyinggung kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di akhir pekan atau hari libur, menurutnya hal itu bisa dinilai sebagai sebuah berkah. Sebab dari Rp 724 miliar PAD Kota Bogor hampir 28 persen disumbang sektor pariwisata. “Tetapi kami juga senantiasa berikhtiar untuk meminimalisir kemacetan melalui penataan transportasi dan angkutan kota,” lanjut Ade.
Terkait dengan itu Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan lahan seluas 49 hektar untuk pembangunan Tol Bocimi. Sedangkan Tol BORR sesi dua sudah bisa dimulai pembangunnya pada awal tahun 2017. Tol tersebut tidak dibangun lewat Yasmin melainkan ke Salabenda dan akan terintegrasi dengan JORR, sesuai kesepakatan dengan Kementerian PU. Sementara itu kelanjutan pembangunan R3 terkendala antara lain oleh perubahan harga lahan. “Tapi insya Allah tahun 2018 kami upayakan untuk menuntaskan pengadaan lahan dan pembangunannya,” tambahnya.
Selebihnya Ade menyinggung pembangunan Stasiun Sukaresmi yang memiliki luas 1,4 hektar. Menurutnya, Pemkot Bogor sudah berniat menyerahkan aset tersebut kepada PT.KAI untuk dibangun stasiun kecil. Sedangkan Terminal Baranangsiang menurutnya tidak lagi menjadi kewenangan Pemkot Bogor sesuai ketentuan Undang Undang. Pada kesempatan itu Ade juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk segera mengaktifkan TPS Nambo demi kepentingan Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. [] Admin
