Regional

Achmad Ru’yat: Cadangan Bantuan Bencana Dinsos Jabar Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ruyat, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Kota Cimahi, adapun maksud tujuan kunjungan kerja kali ini ialah mendapatkan informasi terkait ketersediaan penguatan cadangan (Bufer Stock) di Dinas Sosial. (Senin,  3/05/2021). (Foto :Rizky-Fahmi/Humas DPRD Jabar).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ruyat, bersama Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Kota Cimahi, Senin (3/5/2021). (Foto :Rizky-Fahmi/Humas DPRD Jabar).

BOGOR-KITA.com, KOTA CIMAHI – Peningkatan anggaran untuk ketersediaan penguatan cadangan (buffer stock) mitigasi bencana di Jawa Barat menjadi sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut senada juga dengan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemensos serta seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat mengenai buffer stock tersebut dan menurutnya peningkatan anggaran perlu dilakukan.

“Kami berharap ke depan agar adanya peningkatan anggaran terkait bufferstock ini, karena selama ini dirasakan ketika pada saat dibutuhkan selalu habis,” katanya di sela rapat kerja bersama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Dinas Sosial Kota Cimahi, Senin, (3/5/2021).

Baca juga  Genap 6 Tahun, DPD PSI Kota Bogor Targetkan Tempatkan Wakil di DPRD

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Jaenudin juga menambahkan, anggaran buffer stock itu harus benar-benar diperhatikan, pasalnya ketersedian cadangan harus dipersiapkan sebelumnya demi menjaga stabilitas persediaan.

“Akan segera kami tindak lanjuti, karena ketika Jawa Barat ini masuk pada rawan bencana, ketika itulah bufferstock itu harus benar-benar siap,” tambah Jaenudin.

Untuk mencari solusi atas hal tersebut, ketersedian buffer stock akan dibahas dalam rapat selanjutnya bersama Bappeda, BPKAD, Inspektorat, BPBD, Biro Hukum dan Biro Barang dan Jasa agar masalah pengadaan logistik bencana dapat terselesaikan. [] Hari/Humas DPRD Jabar

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top
error: Content is protected !!