BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Konperensi tingkat tinggi ekonomi 12 kepala daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor atau Borderline Economic Summit (BES), yang akan digelar di Hotel Pullman, Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin, 9 Desember 2019 mendatang, akan melahirkan Protokol Bogor.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah, M.Si kepada BOGOR-KITA.com, usai rapat persiapan BES bersama tidak kurang 42 perwakilan dari 11 daerah di Ruang Rapat Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (25/11/2019).
BES digagas oleh Bupati Bogor Ade Yasin untuk mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor.
Terdapat 11 kepala daerah yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kesebelas daerah itu meliputi 4 kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang Selatan, Kota Bekasi serta Kabupaten Tanggerang, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang dan Lebak. Bersama Pemkab Bogor, peserta BES menjadi 12 kepala daerah.
Menurut Syarifah, dalam rapat-rapat dengan perwakilan 11 daerah sudah disepakati, BES akan membahas 7 isu strategis meliputi, Jalur Poros Tengah Timur, Jalan Khusus Tambang, Pembangunan LRT Jabodetabek, Geopark Pongkor dan Ciletuh, Tol Cibitung, Transyogi, Banjir dan Pencemaran Kali Cileungsi.
Kementerian yang diundang menurut Syarifah antara lain, Kementerian PUPR, Bappenas, Perhubungan, ATR BPN, Pariwisata, BPTJ, yang urus jalan tol, KLHK.
Sementara tiga gubernur meliputi Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
Menurut Syarifah, dalam BES nanti ada dua bentuk perjanjian atau berntuk kesepakatan. Pertama perjanjian antar dua atau tiga daerah tentang hal-hal terkait kepentingan bersama dua atau tiga daerah.
Satu lagi perjanjian yang melingkupi kepentingan bersama 12 kepala daerah yang menjadi anggota BES.
Kepentingan bersama ini nantinya akan disebut sebagai Protokol Bogor 12 Daerah. “Protokol Bogor semacam rekomendasi dan desakan kepada pemprov dan pemerintah pusat,” kata Syarifah.
Protokol Bogor, menurut Syarifah penting untuk memperkuat gaung 12 pemerintah daerah anggota BES.
“Kalau yang mengusul satu satu daerah mungkin kurang didengar, beda jika yang mengusul sekaligus 12 daerah, pasti lebih didengar pusat,” kata Syarifah.
Soal keberlanjutan BES, Syarifah mengatakan, rencananya akan digelar setiap tahun dengan tuan rumah bergilir setiap daerah. “Misal tahun ini tuan rumah Kabupaten Bogor, tahun depan bisa Kabupaten Karawang atau Kota Bogor,” tutup Syarifah. [] Hari
