BOGOR-KITA.com – Wali Kota Bogor menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bogor di Ruang Paseban Punta, Balaikota, Bogor, Senin (25/2/2019). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari isu toleransi hingga peluang kolaborasi antara GMKI bersama Pemerintah Kota Bogor.
Ketua GMKI Cabang Bogor Bernard Rumpeday menyatakan, kunjungan tersebut bagian dari silaturahmi antara kader GMKI dengan Wali Kota Bogor. “Ada sejumlah gagasan dan program yang kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota, terutama di bidang sosial kemasyarakatan. Harapannya bisa bersinergi dengan Pemkot,” ungkap Bernard.
Dalam kesempatan tersebut, GMKI juga mengapresiasi sikap toleransi yang selama ini selalu digaungkan Bima Arya. “Pandangan kami bahwa berdirinya negara ini bukan hanya satu agama, disitu ada lima agama yang ikut berkontribusi sampai berdirinya NKRI. Harapan kami supaya terus dijaga keberagaman ini, saling menghormati antar umat beragama,” tandasnya.
Bernard juga mengaku siap untuk menjadi mitra kritis pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak tepat. “Mahasiswa harus selalu ada sikap kritis. Melihat belakangan ini banyak mahasiswa tidak kritis lagi karena kami dipaksakan mahasiswa itu lulus maksimal 7 tahun dari pihak kampus, dengan begitu sikap kritis mahasiswa semakin kurang karena lebih fokus mengejar ke nilai akademik,” katanya.
Sementara itu, Bima Arya mengaku siap berkolaborasi dengan mahasiswa dalam sejumlah bidang sesuai dengan program kerjanya. Di samping itu, dirinya juga membutuhkan sikap kritis mahasiswa sebagai bahan evaluasi terhadap sebuah kebijakan.
“Saya respect dengan sikap kritis. Saya pun dulu begitu, tidak suka, ya teriak. Tapi ada saatnya juga kita berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang konkret. Kalau terus habis-habisan mengritik, menjegal, pokoknya apa saja salah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat,” tegasnya.
Bima pun mencontohkan kolaborasi antara startup dengan UMKM. Menurutnya, sudah saatnya segala sesuatunya itu berkawan, baik antara modern dan tradisional karena perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi dengan kolaborasi.
“Nah, sekarang saya ingin teman-teman seimbang. Ada saatnya mengkritisi ketika dirasakan kebijakan ini berbeda. Tapi, ya konfirmasi dulu, kalau memang berbeda ya silahkan. Tapi kalau memang tidak berbeda, hanya persepsi saja, itu lain soal. Saya perlu sikap kritis. Ada kepala dinas yang tidak benar, ya silahkan sampaikan. Tapi ada saatnya juga berkolaborasi seperti ini, membangun prinsip-prinsip pluralisme di akar rumput. Ini menurut saya bisa berkolaborasi masuk sama-sama ke bawah, ke segmen milenial, yang rawan di mana, dan lain-lain,” pungkasnya. [] Admin/Humpro Pemkot Bogor
