DPRD Soroti Harga Pangan Jelang Idul Fitri
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Selasa (27/1/2026).
Raker yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus evaluasi regulasi di sektor perdagangan, UMKM, dan industri.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, mengungkapkan bahwa rapat kerja tersebut turut menyoroti sejumlah persoalan strategis, salah satunya tren kenaikan harga bahan pokok, khususnya daging, yang belakangan dinilai berpotensi memicu inflasi.
“Selain membahas RKA 2026 untuk sektor UMKM dan perdagangan, kami juga fokus pada isu strategis, terutama kenaikan harga daging yang akhir-akhir ini terjadi dan berpengaruh terhadap inflasi,” kata Fajar.
Menurutnya, Komisi IV memerlukan penjelasan dan langkah konkret dari Dinkukmdagin terkait upaya pengendalian harga, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menilai lonjakan harga bahan pangan dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Kami butuh informasi penanggulangan dari dinas terkait. Apalagi menghadapi Lebaran, kenaikan harga ini dikhawatirkan membebani masyarakat dan menimbulkan dampak sosial,” ujarnya.
Selain isu harga pasar, Komisi IV juga membahas arah kebijakan dan regulasi yang dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
Fajar menyebut, meskipun nilai investasi terus menunjukkan tren peningkatan, penyerapan tenaga kerja masih belum sebanding.
“Investasi di Kota Bogor tiap tahun naik, tapi serapan tenaga kerjanya belum maksimal. Ini menjadi perhatian kami untuk mencari formulasi kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, seperti Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya, guna merumuskan solusi yang lebih terukur, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih spesifik.
“Kita dorong kolaborasi antar dinas. Kalau memang dibutuhkan regulasi yang lebih detail, nanti bisa kita rumuskan bersama. Saat ini kami masih mengumpulkan berbagai informasi sebagai dasar arah kebijakan,” ucap Fajar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menyampaikan bahwa penguatan sektor UMKM juga menjadi agenda penting dalam rapat kerja tersebut. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
“Isu UMKM juga menjadi perhatian utama. Kami mendorong Dinkukmdagin agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas UMKM, terutama di tengah kondisi perekonomian yang menantang,” ujarnya.
Tri menilai, diperlukan inovasi serta terobosan kebijakan, disertai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, hingga media massa.
“Perlu kreativitas dari pemerintah daerah. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, dan media sangat penting untuk membantu promosi dan pengembangan UMKM di Kota Bogor,” katanya.
Tri juga mengungkapkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72 ribu pelaku usaha. Komisi IV pun meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk keperluan pengawasan dan pembinaan.
“Data UMKM yang terdaftar sekitar 72 ribu. Kami meminta akses terbatas, sifatnya hanya melihat (view only), agar bisa memahami kondisi UMKM secara lebih menyeluruh,” ungkapnya.
Menurut Tri, ketersediaan data yang lengkap sangat penting untuk mendorong UMKM agar dapat naik kelas. Ia berharap dinas terkait dapat segera melengkapi data yang diminta.
“Data ini penting sebagai dasar pembinaan UMKM agar bisa berkembang. Mudah-mudahan data yang kami minta bisa segera dilengkapi dalam waktu dekat,” tutupnya. [] Ricky
