BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Virus corona atau Covid-19 betul-betul ganas. Virus mematikan dan menularkan ini tidak hanya menguras perhatian semua kalangan tetapi juga menguras keuangan negara tetapi juga menguras keuangan penduduk.
Setelah pelaksaanaan pembatasa Sosial Berskala Besar atau PSBB diberlakukan, maka semua warga yang terdampak akan memperoleh kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Bantuan Langsung Tunai ini digunakan sebagai jaring pengaman sosial.
Bantuan itu berupa pemberian paket sembako dan bantuan langsung tunai senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, paket sembako akan diberikan secara cuma-cuma’ kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia mencatat setidaknya ada 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta KK di Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu KK di Bodetabek yang akan mendapat paket sembako ini.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sendiri sedang mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers perkembangan penanggulangan COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020).
Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” kata Daud.
Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp4 triliun, sebelumnya Rp3, 2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.
“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp4 triliun, untuk kesehatan Rp2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tambahnya, dilansir dari Humas Pemprov Jabar. [] Admin
