Walikota dan Kadispenda
BOGOR-KITA.com –Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, saat ini tecatat sebagai salah seorang menteri yang masuk bursa menteri yang akan diresufle oleh Presiden Jokowi Agustus mendatang. Rapor Bambang dinilai kurang baik karena masih rendahnya serapan anggaran.
Serapan angaran merupakan satu hal penting dalam pemerintahan. Tidak heran kalau Walikota Bogor Bima Arya melakukan monitoring terkait serapan anggaran di instansi Pemerintah Kota Bogor, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Ada dua hal yang ingin saya cek. Pertama, terkait kendala apa yang ditemui dalam realisasi serapan anggaran, supaya akhir tahun terserap maksimal. Kedua, untuk Dispenda saya cek juga dari realisasi pendapatan,” kata Bima.
Untuk agenda kedua dijelaskan Bima, melalui kebijakan penghapusan denda PBB P2 bagi wajib pajak sampai tahun 2012, telah efektif mendorong pemasukan hingga Rp798 juta dalam waktu 15 hari.
Terakit pendapatan, Bima mengatakan, tingkat hunan hotel mulai stabil dan bahkan sudah mulai meningkat. Peningkatan ini diharapkan memberikan optimisme terkait raihan target pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Sampai medio Juni, target pendapatan yang telah dicapai Dispenda Kota Bogor dari sektor ini telah mencapai 40 persen dari total target sebesar Rp617 miliar.
Sementara itu Kepala Dispenda Kota Bogor Daud Nedo Darenoh menyampaikan, memasuki semester kedua tahun 2015 ini dari 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diketahui terdapat dua perusahaan daerah yang belum menyetorkan pendapatannya. Sementara dua lainnya sudah menyetor walaupun belum secara penuh. “PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor baru menyetorkan pendapatannya sebesar Rp2,4 miliar. Itupun secara bertahap. Sementara Bank Pasar juga baru setor sebesar Rp1,2 miliar,” jelas Daud. Penurunan pendapatan dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sendiri, dijelaskan Daud dikarenakan adanya penambahan nilai investasi yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut. [] Admin
