Kab. Bogor

Wabup Bogor Minta Kemenkes Mudahkan Pencairan Klaim RS Tangani Covid-19

Wabup Bogor Iwan Setiawan

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Empat Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor mulai mengalami kendala keuangan menyusul sulitnya penagihan pencairan biaya perawatan pasien covid-19 ke Kementerian Kesehatan RI.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, klaim penagihan piutang 4 RSUD ke Kementerian Kesehatan mengalami kesulitan.

Bayangkan, kata Iwan, terakhir pembayaran klaim oleh Kemenkes ke empat RSUD ini dilakukan pada Desember tahun 2020 lalu.

“Sekarang kan sudah hampir enam bulan, tapi masih tetap piutangnya belum dibayar,” ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).

Ia meminta agar Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan untuk memudahkan regulasi penagihan agar tidak jangan terlalu banyak birokrasi.

“Jangan terlalu ribet lah, karena ini darurat, karena kalau ngomong darurat apapun buka bila perlu bendungan saja dijebol,” ungkapnya.

Baca juga  Wabup Bogor Ajak Pekerja Sosial Ikut Sejahterakan Masyarakat

Jadi berbicara darurat, lanjut dia, ada kelonggaran aturan penagihan piutang, Pemerintah Pusat atau Kemenkes harus membuka lebar.

“Jangan punya pemikiran kita di daerah akan menyalahgunakan anggaran itu, itu tidak ada,” bebernya.

Ia mencontohkan, RSPG saja yang notabenenya rumah sakit Kemenkes memiliki tagihan hampir Rp32 miliar yang belum dibayar terhitung dari bulan Januari hingga Juli 2021 ini.

Belum lagi RSUD Cibinong, Ciawi, Leuwiliang dan Cileungsi yang masing-masing tagihannya mencapai Rp40 miliar.

“Kan ini akan berdampak pada keuangan daerah, bisa goyang keuangan kita,” tegasnya.

Bahkan, ia menambahkan, ada beberapa rumah sakit swasta yang terkendala obat-obatan,”Belum lagi untuk pembelian APD, bayar Nakes,” terangnya.

Baca juga  Bupati Bogor Instruksikan Perumda Pasar Tohaga Segera Lakukan Penanganan Dampak Kebakaran Pasar Leuwiliang

Soal penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah akan terus serius dan komit menanganinya. Hanya saja, Pemerintah Pusat agar lebih memudahkan soal anggaran ke daerah khususnya rumah sakit-rumah sakit yang akan mengklaim piutangnya.

“Jangan kami di daerah dipaksa untuk menerapkan kebijakan pusat, tapi kebutuhan kita di daerah malah ditahan, karena ini darurat ini harus di buka, Keuangan juga harus ada langkah yang longgar,” tandasnya. [] Danu

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top