Termasuk ISPA, Ini Sederet Masalah Warga Parungpanjang
BOGOR-KITA.com, PARUNGPANJANG – Ketua Gerakan Masyarakat Parungpanjang untuk Perubahan (Gampar), Saeful Anwar menyampaikan beberapa permasalahan saat beraudiensi dengan Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi di Gedung DPR RI, tanggal 22 Januari 2024 lalu.
Sedikitnya ada sepuluh masalah yang disampaikan Ketua Gampar yang disampaikan kepada politisi Gerindra dari Dapil V Jawa Barat tersebut. 10 poin aspirasi tersebut diantaranya meminta
agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bisa hadir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tambang yang sudah terjadi selama puluhan tahun di wilayah Kecamatan Parungpanjang.
Aspirasi kedua, meminta juga agar jalur khusus kendaraan angkutan tambang segera diwujudkan karena merupakan kebutuhan mutlak warga masyarakat Parungpanjang baik di hulu yaitu sopir sopir tronton maupun di hilir yaitu masyarakat pengguna jalan seperti pekerja, karyawan, ibu-ibu, anak sekolah, pedagang pasar dan lainnya,
“Karena mobilitasnya harus dipisah untuk menekan angka kecelakaan, kematian, kemacetan dan dampak negatif lainnya. Mobilitas kendaraan yang campur aduk ini sudah berulangkali menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat pengguna jalan,” ungkap Saeful Anwar, Rabu (24/1/2024).
Yang ketiga, warga Parungpanjang meminta agar Perbup Bogor Nomor 56 tahun 2023 harus ditegakkan secara konsisten sebagai dasar aturan untuk mengatur lalu lintas khususnya jam operasional angkutan tambang yang hanya boleh melintas di jam 22.00 WIB hingga jam 05.00 WIB, serta harus ada penambahan personil petugas untuk dapat mengawal Perbup tersebut.
Aspirasi ke empat, lanjutnya, meminta adanya perbaikan infrastruktur jalan dan sarana prasarana jalan Parungpanjang – Cigudeg sepanjang kurang lebih 20 km yang rusak total akibat dilintasi truk angkutan tambang dengan muatan hingga 40 ton, padahal status jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan kekuatan maksimal 8 ton.
Yang kelima, aspirasi soal banyak yatim yang menjadi korban dampak dari adanya warga Parungpanjang yang bekerja sebagai kuli ganjur dan terkena penyakit paru-paru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus concern terhadap masalah ini.
“Kami juga memyampaikan tingginya angka penderita ISPA yang berjumlah ribuan akibat dampak negatif dari adanya tronton yang melintas kurang lebih sebanyak 3.000 rit setiap harinya,” imbuhnya.
Poin ke enam, soal banyaknya pungli di perbatasan Bogor – Tangerang yang harus diberantas oleh aparat terkait. Lalu yang ketujuh soal banyaknya sopir truk tronton di bawah umur yang juga menjadi penyebab banyak kecelakaan lalu lintas di Parungpanjang.
“Poin ke delapan, kami sampaikan soal banyaknya angkutan tambang Over Dimension Over Loading (ODOL) yang sangat membahayakan pengguna jalan dan sudah beberapa kali ada kejadian muatannya jatuh dan menyebabkan kecelakaan dan kematian,” ujarnya.
Saeful melanjutkan, poin ke sembilan aspirasi warga yaitu mendorong DPR RI melalui kewenangan yang dimiliki untuk memantau progres pembangunan jalan tambang yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak swasta agar dapat ditentukan target penyelesaian dan agar segera dilakukan cut off dan take over jika dalam target yang ditentukan tidak tercapai.
Lalu poin yang ke sepuluh, mendorong DPR RI agar terus mengawal kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah agar fokus menangani permasalahan di Parungpanjang. Termasuk di dalamnya membantu adanya pembangunan fly over di perlintasan kereta api Proweh.
“Semua aspirasi sudah diterima oleh Pak Mulyadi selaku anggota DPR RI dan akan menyampaikan semua poin poin tersebut kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar permasalahan Parungpanjang dapat diselesaikan oleh seluruh pihak terkait,” tukas Saeful. [] Fahry
