BOGOR-KITA.com – Kelangsungan dan kesehatan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) ditentukan tiga faktor. Masing-masing, konsep, landasan hukum, dan anggaran. Ketiga faktor itulah yang digunakan untuk mengevaluasi masalah PDJT. Hal itu diuangkapkan Wali Kota Bogor, Bima Arya pada acara Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) Radar Bogor, yang mengusung tema optimalisasi PDJT, Jumat (09/12/2016).
Untuk aspek konsep pengembangan transportasi arahnya sudah jelas karena terjabarkan dengan rinci pada B-Top yang dibuat tahun 2015. Begitu pun landasan hukumnya. “Bagaimana proses subsidinya dan konversi angkotnya. Itu semua sudah dirampungkan,” papar Bima. Tinggal soal anggaran. Untuk faktor ini memang terdapat perdebatan terkait landasan hukumnya.
Untuk itu menurutnya, yang penting dipahami dan disepakati bersama adalah logika mendasar tentang makna dari subsidi. “Subsidi memang bukan untuk membiayai perusahaan, melainkan untuk membantu warga agar bisa membayar tiket dengan harga yang lebih terjangkau. Itu intinya,” jelasnya.
Dalam hal ini menurutnya, DPRD mengusulkan agar dibuat perda khusus sebagai payung hukumnya. Maka pada Desember ini akan dirampungkan perda tentang PDJT dan angkutan jalan. [] Admin
