BOGOR-KITA.com, BOGOR – Posisi strategis Walikota Bogor Bima Arya diharapkan bisa memperjuangkan pemerintah daerah. Harapan ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak) Mihradi menanggapi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil yang meminta Bima Arya membantu merumuskan kebijakan terkait tata ruang, khususnya soal wacana penghapusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan).
“Pernyataan Pak Walikota sudah tepat, tidak setuju soal penghapusan IMB dan Amdal,” kata Mihradi kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (10/11/2019). Sebagai anggota tim perumus, posisi Pak Wali strategis juga terlibat di tim kajian perizinan untuk memberikan masukan tentang peta persoalan perizinan karena soal izin itu problemnya pada masalh waktu, lama waktu proses dan biayanya. “Pak Wali harus memperjuangkan kepentingan daerah agar instrumen izin bisa berimbang untuk memberikan kepastian hukum, ramah investasi sekaligus ramah ekologi. Termasuk konsisten memastikan kompatibilitas dengan tata ruang termasuk ruang terbuka hijau di dalamnya yang kerap masih bermasalah di daerah khususnya dari luasan minimalnya,” tutup Mihradi. []
