BOGOR-KITA.com – Lembaga Penelitian Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, Selasa (11/10/2016). Audiensi berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Pajajaran Bogor. Kedatangan Lakpesdam PBNU ingin mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Bogor mengelola keberagaman dalam membangun pemerintahan Inklusif bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan di Indonesia.
Tidak dijelaskan apakah soal pemerintahan inklusif terkait dengan pengusiran wartawan oleh Ketua DPRD Kota Bogor Untung w Maryono beberapa waktu lalu.
Bima menjelaskan, berbicara inklusif itu adalah akses dan hak. Pemerintahan yang inklusif adalah pemerintahan yang membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintahan yang inklusif adalah pemerintah yang memberikan ruang bagi persamaan hak yang berbagai macam. Mulai dari hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. “Jadi tidak bisa hanya dari satu aspek saja lalu dikatakan tidak inklusif. Inklusifitas itu banyak, bukan hanya kebebasan beragama saja. Ada budaya, kesehatan, pendidikan, politik,” papar Bima.
Terkait penerapan inklusif kepada birokrasi selama 2,5 tahun memimpin Kota Bogor, Bima mengungkapkan, langkah-langkah yang telah dilakukan, pertama, memastikan bahwa warga berhak memperoleh informasi seluas-luasnya. Website langsung disempurnakan sehingga website ini harus menjadi sumber yang paling utama dan sahih ketika orang bertanya kota ini akan bergerak kemana. “Website kita kemudian menjadi yang paling update, jadi bukan lagi dalam hitungan bulanan, mingguan atau harian, tetapi perjam sudah bisa di update,” jelas Bima.
Di website ini dipampangkan pula berbagai informasi mendasar seperti ringkasan APBD, RPJMD dan semuanya yang menyangkut prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan prinsup inklusifitas.
Yang kedua, sambung Bima, Pemerintah Kota Bogor mendesain berbagai macam kegiatan yang melibatkan warga. Mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan. “Untuk pembuatan kebijakan RPJMD kami melibatkan teman-teman dari kampus IPB,” jelas Bima. “Kami juga menerima saran-saran dari teman-teman kampus untuk penyempurnaan,” imbuhnya.
Sementara untuk pengawasan pemerintah Kota Bogor membangun sistem call center melalui telepon, sms, dan sosmed, sehingga warga bisa bertanya apa saja. Hasilnya terus direkap dan dievaluasi terus menerus. “Ini yang dilakukan secara digital, sedangkan yang secara langsung dilakukan dengan cara berkantor di Kelurahan setiap hari Senin yang dilanjutkan dengan meninjau titik tertentu. Untuk Sabtu Minggu itu hari komunitas dimana saya datang ke warga atau warga mengundang saya,” katab Bima.
Dari hasil audiensi tersebut juru bicara Lakpesdam PBNU Subhi menilai jawaban yang disampaikan Wali Kota sangat berimbang. Demikian pula dengan sikap yang diambil Wali Kota mencerminkan sikap pemimpin yang bisa mengayomi, memfasilitasi dan membuka ruang bagi warganya tanpa melihat latar belakang, agama, suku, ras dan sebagainya. [] Admin
