Rifki Alaydrus Ungkap Permaslahaan Utama Penghentian Layanan Biskita
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menyoroti polemik penghentian layanan Biskita Transpakuan yang telah berlangsung lama.
Rifki menilai tarik ulur subsidi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi penyebab utama permasalahan ini.
“Ketidakcermatan Pemkot, khususnya PJ Wali Kota dan Kepala Dinas Perhubungan, dalam berkomunikasi menjadi salah satu penyebab utama. Seharusnya proyek ini mendapat dukungan subsidi penuh dari pusat, namun kenapa justru kita menolak di tengah jalan?” ujar Rifki pada Jumat (10/1/2025).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa anggaran APBD Kota Bogor belum memadai untuk menanggung subsidi Biskita, mengingat banyaknya program lain yang membutuhkan pendanaan. Ia juga menyoroti komunikasi yang kurang efektif antara Pemkot dan pemerintah pusat.
“Komunikasi yang kurang seharusnya tidak terjadi. Meski ada upaya komunikasi akhir-akhir ini, langkah tersebut sudah terlambat, dan masyarakat sudah menjadi pihak yang dirugikan,” katanya.
Rifki berharap agar PJ Wali Kota tidak membuat kebijakan yang dapat merugikan perjalanan pemerintahan Kota Bogor ke depan. Ia juga menegaskan bahwa Komisi II DPRD akan bekerja sama dengan Pemkot untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
“Selama masa transisi satu bulan ke depan, Pemkot memang sudah berupaya. Namun, kita perlu memberikan kepastian kepada masyarakat luas. Insya Allah, minggu depan kami di Komisi II akan berupaya berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan,” ungkap Rifki.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Trans Pakuan (PTP), Rachma Nissa Fadliya, menjelaskan bahwa sejak 2021, pendanaan Biskita berasal dari APBN. Namun, mulai 2024, subsidi tersebut dialihkan ke pemerintah daerah.
“Anggaran dari DPRD hanya sebesar Rp10 miliar, dan itu tidak cukup untuk operasional Biskita selama 2025,” ujar Rachma.
Meski demikian, Rachma optimistis bahwa dengan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi, pemerintahan baru yang akan dipimpin wali kota terpilih dapat memperoleh dukungan dana operasional dari Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025.
“Kami berharap pemerintahan baru bisa segera menemukan solusi untuk masalah ini,” pungkasnya. [] Ricky
