Raperda APBD P Kabupaten Bogor Tahun 2021 Disetujui jadi Perda, Defisit Anggaran Nihil
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menandatangani persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda.
Perda perubahan APBD 2021 ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ade Yasin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/9/2021).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli. Hadir pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran anggota DPRD dan Pemkab Bogor.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, Pemkab dan DPRD telah melaksanakan persetujuan bersama atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Kemudian pada rancangan perubahan APBD ini sudah tidak terdapat defisit anggaran.
“Setelah APBD perubahan ini, ada yang harus dibayarkan, seperti iuran jaminan kesehatan atau BPJS untuk masyarakat miskin, kepala desa, perangkat desa, PNSD dan tenaga OS. Insentif tenaga kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit,” kata Ade Yasin kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna.
Selanjutnya terang Ade Yasin mengatakan ada perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai, penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Penambahan anggaran juga diperuntukkan bidang pendidikan yang sumber dananya dari DAK dan bantuan keuangan provinsi.
“Kemudian seperti kita tahu saat ini kita sedang gencar melaksanakan vaksinasi setiap hari, tidak ada hari libur untuk vaksinasi, demi tercapai target pada bulan Desember. Maka butuh penambahan anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan atau kedokteran, obat-obatan dan alat pakai habis pada rumah sakit dan Puskesmas. Hal ini untuk optimalisasi pelayanan kesehatan serta belanja medis pakai habis sebagai bentuk penanganan Covid 19,” terang Ade Yasin.
Berikutnya, lanjut Ade Yasin, ada penambahan anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan. Penambahan anggaran untuk pengadaan sarana mobilitas dalam mendukung pelayanan publik dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya perintahkan agar bersiap, selepas sidang paripurna ini, segera laksanakan rencana program kegiatan yang telah disepakati, agar berjalan tepat sasaran dan tepat waktu,” tandas Bupati Bogor, Ade Yasin. [] Hari/Diskominfo
