Kota Bogor

Program Padat Karya Resmi Dimulai, Karnain Berharap Bisa Atasi Banjir di Cibadak

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor resmi menggulirkan kembali Program Padat Karya pada tahun 2025. Peresmian program ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, di halaman Kantor Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Senin (21/7/2025).

Program padat karya ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi permasalahan banjir di wilayah Cibadak, sekaligus meningkatkan kebersihan sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan masyarakat.

“Program padat karya 2025 merupakan implementasi dari realokasi dana efisiensi, sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami di DPRD menyepakati program ini sebagai salah satu prioritas dalam realokasi anggaran,” ujar Anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Tanah Sareal, Karnain Asyhar.

Baca juga  Jokowi Minta Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya Bantu Warga Terdampak Pandemi

Karnain menjelaskan, program ini akan dilaksanakan serentak di 68 kelurahan se-Kota Bogor. Launching perdana dilakukan di Kecamatan Tanah Sareal, dengan apel padat karya yang diikuti oleh perwakilan dari Kelurahan Cibadak, Mekarwangi, Kencana, dan Kayu Manis.

“Dalam 10 hari ke depan, peserta padat karya akan langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan tugas berdasarkan hasil rumusan masing-masing kelurahan,” terangnya.

Adapun fokus pekerjaan meliputi kebersihan lingkungan dan perbaikan infrastruktur sarpras, termasuk perbaikan drainase dan saluran air. Di Kelurahan Cibadak, misalnya, kegiatan padat karya difokuskan di RT 05 dengan membersihkan lokasi gedung Posyandu Kemuning.

“Di kawasan Tamansari Persada, saluran air kerap mengalami penyumbatan dan menyebabkan banjir. Dengan adanya program padat karya ini, kami berharap permasalahan tersebut dapat segera teratasi,” jelasnya.

Baca juga  Padat Karya 2025 Resmi Dibuka, Dedie Rachim: Upaya Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan

Ia menambahkan, setiap kelurahan mengikutsertakan sebanyak 25 peserta yang terdiri dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, seniman jalanan, dan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Peserta telah melalui proses verifikasi di masing-masing wilayah. Harapannya, program ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top