Program MBG Kian Masif, BGN Anggarkan Rp85 Triliun untuk 55 Juta Penerima
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Biro Keuangan dan Umum Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan BGN. Kegiatan ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (22/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 6.300 peserta yang terdiri dari Kepala Regional Koordinator Wilayah (Kareg Korwil) dari seluruh Indonesia, serta perwakilan akuntan dari dapur-dapur SPPG yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak BGN resmi berdiri pada Agustus 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional tersebut, Dadan menegaskan bahwa dalam waktu lebih dari satu tahun, BGN berhasil melakukan ekspansi besar-besaran secara nasional.
“Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, hingga akhir 2025 BGN telah membentuk sekitar 18.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu ekspansi kelembagaan tercepat sepanjang sejarah.
Dadan juga mengungkapkan bahwa anggaran awal BGN sebesar Rp71 triliun kemudian mendapat tambahan Rp14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran mencapai Rp85 triliun.
“Kalau tidak ada tambahan Rp14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” katanya.
Mulai 8 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan melayani sekitar 55 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp850 miliar per hari. Dari total anggaran tersebut, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan yang berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi nasional.
“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” jelasnya.
Selain percepatan program, BGN juga menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi SPPG yang akan dimulai pada 2026.
Dadan menegaskan, mitra yang belum memenuhi standar akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan penilaian ulang.
“Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menyampaikan kebijakan penihilan saldo sesuai arahan Kepala BGN. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.05/2021, sisa dana Bantuan Pemerintah wajib disetor ke Kas Negara.
“Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional akan melakukan penihilan saldo Virtual Account (VA) seluruh SPPG pada akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Untuk kelancaran proses rekonsiliasi saldo, seluruh Virtual Account SPPG akan dinonaktifkan sementara mulai 25 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 2 Januari 2026. [] Ricky
