Prof Yudi Latif: Politik Demokratis Jangan Hanya Untungkan Orang Kaya
BOGOR-KITA.com, KEMANG – Kampus Budi Bakti menghadirkan Prof. Yudi Latif dalam kuliah umum dengan tema manajemen kepemimpinan negara demokratis, Selasa (20/2/2024).
Berbicara dihadapan mahasiswa Kampus Budi Bakti Prof. Yudi memulai paparannya dengan mengajak mahasiswa menyelami hal – hal mendasar mengenai demokrasi dan tujuannya.
“Peradaban negara bangsa bisa berlangsung baik apabila tata kelola politik demokrasi berjalan baik. Tata kelola ekonomi nya adil dan tata kelola nilai karakter nya terbentuk dengan baik,” ungkap Profesor Yudi Latif.
Ia melanjutkan, kondisi Indonesia saat ini merujuk pada kata – kata Sukarno, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terjajah.
Cirinya rakyat membeli barang – barang semahal mahalnya, kemudian produsen menjual barang semurah – murahnya.
Menurut pembina yayasan Dompet Dhuafa ini, tata kelola demokrasi menjadi kunci bagi tata kelola nilai, karakter dan ekonomi. Mencari tata kelola politik ekonomi demi kesejahteraan kuncinya berada di pengelolaan politik yang baik.
Ia menegaskan, politik itu bukan hanya kuasa demi kuasa, bukan hanya pemilu demi pemilu. Tapi, politik punya tugas transformasi sosial masyarakat.
“Politik yang demokratis itu punya tugas guna menjaga keragaman persatuan nasional Indonesia.
Namun, jika demokrasi hanya menguntungkan segelintir orang kaya, maka akan muncul gejolak di masyarakat,” papar Prof. Yudi Latif.
Fakta demokrasi Indonesia sejak zaman presiden Sukarno sampai zaman reformasi saat ini, lanjut Prof. Yudi Latif, masih di temukan kesenjangan ekonomi di tengah – tengah masyarakat Indonesia.
” Bahkan bisa dilihat kesenjangan itu semakin meningkat setelah reformasi. Demokrasi membuat kesenjangan ekonomi semakin melebar dan persatuan semakin merenggang,” ujarnya.
Ia menambahkn, salah satu contoh bagaimana keberpihakan negara yaitu dalam pembuatan Undang Undang yang terkait kepentingan rakyat akan sangat lama dibahas.
Sedangkan Undang Undang yang berkepentingan dengan usaha segelintir orang kaya berkuasa akan lebih cepat pembahasan dan pengesahan nya.
“Jadi keberlanjutan dari program program pemerintah atau negara itu seharusnya terlembagakan, bukan dengan keberlanjutan kepemimpinan dari hubungan darah,” tukasnya. [] Fahry
