BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan me-launching Program Keluarga Asuh Kota Bogor, Kamis (14/5/2020).
Hal ini diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Bogor, Rabu (13/5/2020).
Bima Arya menyebutkan, di Kota Bogor saat ini ada 159.162 KK yang terdata menerima bantuan baik DTKS maupun Non DTKS. Untuk total khusus Non DTKS sejumlah 23.000 KK, sisanya dibantu dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini warga bisa mengakses di aplikasi Salur (Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat) salur.kotabogor.go.id untuk mengecek apakah termasuk datanya atau tidak sebagai penerima bansos.
“Melalui NIK disitu akan terlihat. Warga bisa tahu juga progres serapan dari semua skema bantuan persentasenya,” kata Bima.
Jika warga belum masuk datanya di aplikasi Salur, warga bisa melakukan pengajuan, pengajuan ini kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya.
“Karena data yang sekarang pun masih kita clearshing. Sangat terbuka kemungkinan ada penerima ganda. Ada yang ganda kita keluarkan, yang mengantre kita naikkan dan kalau slotnya (kuota) sudah maksimal kita akan alihkan untuk program Keluarga Asuh yang Insya Allah kita akan luncurkan besok. Itu dana dari warga untuk warga, satu keluarga membantu satu keluarga,” jelasnya.
Bima Arya mengatakan, Program Keluarga Asuh ini sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai Kota Keluarga. Program Keluarga Asuh berfokus pada donasi dari warga ataupun perusahaan alias non APBD. Satu keluarga pemberi bantuan akan menopang satu keluarga penerima bantuan dengan jumlah dana Rp 1 juta untuk dua bulan.
“Pemberi bantuan bisa memilih sendiri keluarga mana yang akan diberi bantuan lewat Salur,” ujar Bima di sela Rapat Persiapan Program Keluarga Asuh, di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Selasa (12/5/2020).
Bima menuturkan, warga yang ingin mengajukan bantuan Keluarga Asuh bisa mendaftar di Salur. Seluruh pengajuan yang masuk akan lebih dulu dilakukan verifikasi tim Kecamatan dengan unsur PKK, Kasi Kemasyarakatan dan TKSK serta verifikasi tim kelurahan dengan tiga unsur ditambah PLKB dari Dalduk KB. Verifikasi ini untuk memastikan warga memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.
“Kriteria yang bisa menerima bantuan sebut saja KTP Kota Bogor, tidak termasuk penerima bantuan, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memiliki aset yang bisa dijual, pekerja yang dirumahkan, kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, daya listrik 450 watt, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit kronis. Seluruh kriteria ini ada bobot nilainya. Bobot yang tinggi akan jadi prioritas serta harus menyertakan foto rumah,” jelasnya.
Bima menambahkan, meski program ini baru akan dilaunching, sudah ada donatur yang siap berdonasi dan sudah ada 500 ribu lebih warga Kota Bogor yang mengakses Salur. Menurutnya, memang tidak mungkin jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pasalnya, anggarannya tidak cukup.
“APBD kita telah dialokasikan untuk membantu warga DTKS sebanyak 23 ribu KK,” katanya. []Ricky/Prokompim
