.jpeg)
Adang Suptandar
BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD mendukung dan menyatakan siap menghemat anggaran dengan tidak menggelar rapat di hotel sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.
Kesiapan tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Barkah kepada PAKAR secara terpisah di Cibinong, Jumat (7/11).
Tim Transisi Jokowi-JK mencatat angka Rp18 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk rapat di dalam dan luar kota. Dalam catatan Tim Transisi pemerintah menghabiskan anggaran sampai Rp11,6 triliun untuk rapat di dalam kota, sisanya untuk di luar kota
Adang mengemukakan mendukung kebijkaan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar kegiatan kedinasan di hotel yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kalau sudah aturan, kita harus ikuti. Saya sendiri belum jelas juga aturannya, tapi pemkab Bogor siap melaksanakannya,” tutur Adang.
Dikatakan Adang, selama ini, kegiatan dinas baik yang berbentuk sosialisasi ataupun bimbingan teknis (bimtek) di hotel dikarenakan kurangnya fasilitas ruang atau gedung yang dimiliki Pemkab Bogor.
“Gedung yang kita punya kecil-kecil, tapi ya balik lagi, karena sudah aturan, ya harus dijalankan. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya saja,” singkat Adang.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Barkah menilai, kebijakan yang melarang aparatur pemerintahan menggelar rapat di hotel merupakan langkah maju dari Presiden Jokowi.
“Kita tahu ini instruksi Jokowi dan harus dijalankan. Dari pada uang itu dihambur-hamburkan hanya untuk acara seremoni di hotel, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan warga yang selama ini belum tercover, untuk pendidikan atau kesehatan misalnya,” kata Barkah. [] Harian PAKAR/Admin
