Adi Prabowo
BOGOR-KITA.com – Adi Prabowo, tokoh pemuda asal Ciawi, Kabupaten Bogor mendorong Bupati Nurhayanti berupaya sedemikian rupa untuk segera mengisi kursi wakil bupati. “Kami merasakan pembangunan di Kabupaten Bogor terhambat.
Menurut kami hal itu antara lain kerena Bupati Nurhayanti belum didampingi wakil bupati. Selain itu, banyak juga kalangan pemerintahan di SKPD yang justru sibuk berbincang soal polemik wakil bupati, bukan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” kata Adi Prabowo kepada BOGOR-KITA.com, di Ciawi, Minggu (31/5/2015).
“Seharusnya tidak perlu berlama lama menentukan wabup, sebab UU no 8 20015, sudah jelas mengaturnya, bupati mengajukan dua calon,” katanya.
Bahwa usulan dua nama itu harus datang dari partai koalisi dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, merupakan persoalan teknis yang di atas kertas tidak sulit dilakasanakan oleh seorang Nurhayanti yang juga berkedudukan sebagai kepala daerah. Sebagai bupati, Nurhayanti mungkin tidak bisa menyentuh atau mengintervensi partai politik. Tetapi sebagai kepala daerah, tidak ada yang tidak bisa disentuh. “Kepala daerah sama saja dengan kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga Nurhayanti, dengan kewibawaan yang dimiliki, harus bisa menciptakan harmoni antara semua anggota keluarga sehingga tidak ada yang saling sikut satu sama lain,” kata Adi Prabowo.
Adi Prabowo mengemukakan, terkait siapa yang harus duduk di kursi wakil bupati yang sudah lama kosong, menurut Adi seharusnya tidak perlu diperdebatkan apalagi berkembang menjadi polemic.
Sebab yang terdaftar di KPU Kabupaten Bogor adalah nama yang diusung oleh partai koalisi yang dimotori Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena itu, ketika Rachmat Yasin berhenti, kader PPP yang harus menggantikannya,” kata Adi.
Mengapa hal ini tidak terealisasi sampai sekarang, menurut Adi, karena ada indikasi koalisi partai pendukung ikut menghambat pengisian wakil bupati. Adi yang pernah menjadi politisi Partai Golkar enggan menyebut anggota partai koalisi mana yang menjadi penghambat. Yang jelas, katanya, santer terdengar, polemik wabup bukan karena persoalan undang-undang, tetapi lebih karena persoalan bagi-bagi kue.
Adi menegaskan, Bupati Nurhayanti harus menegakkan kewibawaannya untuk segera berupaya mengisi kursi wakil bupati yang sudah terlalu lama kosong. “Semakin lama semakin pembangunan berkembang tak karuan,” kata Adi. [] Boy
