Nama Pj Bupati Bogor di Tangan Jokowi
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Siapa yang bakal menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor di masa kekosongan jabatan usai selesainya Iwan Setiawan pada 31 Desember 2023? Jawabannya ada di tangan Presiden Joko Widodo.
DPRD Kabupaten Bogor telah mengusulkan tiga nama kepada Kemendagri untuk menjadi Pj Bupati Bogor. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah, Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu, Kementerian Dalam Negeri, Tubagus Chairul Dwi Sapta dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si,
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2023, yang berhak mengusulkan dan merekomendasikan Pj bupati adalah, menteri dalam negeri, gubernur dan DPRD.
Pada pasal 9 dan 10 sangat jelas proses dalam menentukan Pj bupati atau walikota. Masing-masing mengusulkan 3 nama, sehingga menjadi 9 nama. Dari 9 nama tersebut kemudian dikaji dan dianalisis oleh berbagai stakeholder, untuk memilih 3 orang yang akan diserahkan kepada presiden.
Dan akhirnya presiden memilih 1 orang dari nama tersebut untuk menjadi Pj bupati atau walikota. Artinya ujungnya tetap di tangan presiden dalam penentuannya.
Jadi 3 nama yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Bogor tersebut hanya salah 3 nama usulan dari 9 nama yang akan masuk ke kementerian dalam negeri untuk menjadi Pj Bupati Bogor.
Walaupun sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi nama-nama yang diusulkan menteri dalam negeri maupun yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat.
Begitupun tidak ada informasi apakah masing pengusul ada kesamaan orang yang diusulkan oleh pengusul.
Tentu saja pengusulan nama-nama oleh menteri, gubernur maupun DPRD Kabupaten Bogor tidak akan lepas dari dinamika politik yang sedang terjadi saat ini. Dimana seluruh kabupaten/kota se-Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak 2024 dan pilkada serantak di tahun yang sama.
Saya melihat akan sangat kecil kemungkinan penunjukan Pj bupati atau walikota di seluruh Indonesia diorientasikan kepada profesionalisme dan memperkuat aspek kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat.
Orientasi politik akan sangat dominan mewarnai penunjukan PJ Ini. Jika melihat orientasi perbaikan kinerja atau penguatan pelayanan terhadap masyarakat, mungkin akan lebih baik jika menunjuk SDM yang sudah berkiprah panjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Bukan orang yang asing sama sekali dengan dinamika Pemerintahan Kabupaten Bogor. Apalagi jika dikaitkan dengan domisili yang bersangkutan. Bagaimana bisa akan memperbaiki kijerja, meningkatkan pelayanan jika peta Kabupaten Bogor saja harus melalui adaptasi, karena bukan orang Bogor misalnya. Soalnya melihat ada 2 orang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Bogor yang merupakan SDM yang tidak berdialektika di Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Hanya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang merupakan orang yang mengalami dialektika di pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Kita juga tidak tahu argumentasi yang kuat DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan nama-nama yang tidak berdialektika di Pemerintahan Kabupaten Bogor, apakah melalui kajian yang konprehensif atau memang ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Terutama kepentingan politik pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Saya ungkapkan bukan tanpa alasan, ketika pada akhirnya penetapan Pj. Bupati berakhir di tangan presiden, dan isu netraliras presiden sedang menjadi perbincangan di hampir lini publik karena anak sulungnya menjadi calon wakil presiden di Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka sangat mungkin penunjukan Pj tersebut ada hubungannya dengan dinamika dan isu politik yang sedang berkembang saat ini dan mungkin akan terus semakin berkembang sampai gelaran pilkada 2024 mendatang. Padahal dalam konteks politik ada peran yang sangat strategis dari Pj.tersebut, yakni boleh melakukam rotasi, penggantikan SKPD dan lain-lain. Sehingga akan sangat rawan untuk dipolitisasi. [] Oleh: Yusfitriadi
