Kab. Bogor

Minim SLB, Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bogor Masih Sulit Akses Pendidikan

BOGOR-KITA.com, CIAWI – Keterbatasan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bogor dinilai masih menjadi persoalan serius dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

Saat ini, Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan hanya didukung enam SLB. Dari jumlah tersebut, lima SLB merupakan sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan satu SLB berstatus swasta.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, mengatakan minimnya jumlah SLB berdampak langsung pada akses pendidikan anak disabilitas. Hal itu disampaikannya saat peresmian Terapi Tumbuh Kembang Anak Berbasis Komunitas di Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Rabu (17/12/2025).

“Masih minimnya SLB membuat anak penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Perlu adanya dorongan regulasi, baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang secara khusus mengatur penanganan disabilitas,” ujar Agus.

Baca juga  Pemkab Bogor Kembali Sanksi Dua Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Sementara itu, CEO dan Founder Yayasan Jendela, Iftahni Jayanti, menyebut keterbatasan SLB menyebabkan banyak anak disabilitas tidak tertangani secara optimal. Menurutnya, tidak semua sekolah umum mampu mengakomodasi kebutuhan anak disabilitas, baik secara fisik maupun mental.

“Selain memberikan terapi, kami juga membekali orang tua dengan pengetahuan dasar terapi agar bisa diterapkan langsung di rumah. Ini menjadi solusi bagi keluarga,” katanya.

Akademisi IPB University, Maulana, menilai pendekatan berbasis komunitas menjadi alternatif di tengah keterbatasan layanan pemerintah. Ia menyebut model swadaya dapat memperkuat pendampingan anak disabilitas hingga mandiri.

“Rumah Tumbuh Kembang dan Sekolah Inklusi Jendela Ibu memberikan pendampingan berkelanjutan bagi orang tua dan anak,” ujarnya.

Baca juga  Ini Putra Parung Masuk 10 Besar La Academia Junior SCTV

Maulana juga menyoroti mahalnya biaya terapi serta keterbatasan akses layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pelatihan kemandirian bagi orang tua dan anak perlu diperkuat agar mereka dapat terlibat dalam ekonomi kreatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada donasi. [] Danu

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top