Menteri LH Hanif Faisol Pantau Pelaksanaan MBG di Kota Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Bogor, Jumat (17/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Hanif meninjau langsung pelaksanaan program di SDN Polisi 2, SMPN 1 Kota Bogor, dan SMAN 1 Kota Bogor. Selain memastikan distribusi MBG berjalan baik, ia juga memantau kegiatan Sekolah Berbasis Pengelolaan Lingkungan (SBPG).
“Tujuan SBPG tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaannya, semua pihak wajib memberikan dukungan dan arahan, termasuk Bapak Wakil Wali Kota,” ujar Hanif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menyukseskan SBPG agar program berjalan optimal. Dengan kewenangan yang dimiliki, lanjut Hanif, Wakil Wali Kota dapat memberikan arahan agar program SBPG ini berjalan baik.
“SBPG jangan merasa berjalan sendiri karena semua ada dalam koordinasi. Tidak ada yang lebih tinggi atau super dari yang lain, semua bergerak bersama,” tegasnya.
Hanif menilai, keberhasilan program MBG dan SBPG merupakan peluang emas untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kalau kita abaikan kesempatan ini, negara besar ini akan kesulitan menuju Indonesia Emas. Maka dari itu, sekarang adalah saatnya untuk mulai bekerja dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Terkait dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap program MBG, Hanif menjelaskan bahwa kementeriannya berperan dalam pengelolaan limbah dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan MBG.
“Setiap layanan MBG menghasilkan timbulan sampah yang tidak sedikitnya sekitar 2.000 hingga 3.500 per hari. Karena itu, pengelolaan limbah harus dilakukan dengan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Pihaknya telah memberikan petunjuk teknis kepada instansi terkait agar penanganan limbah dapat diterapkan di seluruh SBPG. Ia juga menegaskan bahwa pembinaan akan diutamakan bagi sekolah yang belum menerapkan pengelolaan limbah dengan baik.
“Apakah ada sanksi jika SBPG melanggar atau menyebabkan pencemaran limbah? Kami mengedepankan pembinaan terlebih dahulu, dilakukan seintensif mungkin. Namun, pengawasan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama Wali Kota Bogor,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.
“Dalam konteks lingkungan, sebenarnya tidak boleh ada toleransi. Sedikit saja kelonggaran yang diberikan, dampaknya bisa sangat besar. Jadi, ketegasan kepala daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan sampah dan limbah,” pungkasnya. [] Ricky
