Menteri LH Aktif Tertibkan Bangunan Liar Di Kawasan Puncak, Ini Kata DPRD
BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Langkah Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol melakukan penertiban di kawasan Puncak harusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan hal serupa sebagai upaya mengembalikan kawasan Puncak sebagai kawasan hijau
Hal itu dikatakan Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bogor Selamet Mulyadi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor seharusnya ikut melakukan penertiban bangunan vila liar tak berizin di kawasan Puncak seperti yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup RI saat ini.
Ia mengungkapkan, kawasan Puncak akan terus dilanda bencana jika Pemkab Bogor abai terhadap pelanggaran bangunan yang ada di Puncak akibat alih fungsi lahan.
“Oleh karenanya Pemkab tidak bisa diam menyikapi persoalan di Puncak, bangunan vila-vila liar harus ditertibkan,” kata Selamat Mulyadi, Rabu (30/7/2025).
Harusnya, Pemkab Bogor mengikuti apa yang saat ini dilakukan Kementerian Lingkungan hidup yang secara tegas mengawal proses pembongkaran dan akan memberikan sanksi hukum kepada para pengusaha yang tidak beritikad baik membongkar mandiri.
“Jadi jangan Menteri nya yang rajin dan tegas, sementara Pemkab cenderung tidak berbuat apa-apa,” ucapnya.
Selain itu, politisi PDIP ini juga menyoroti banyaknya lahan kavling yang malah dipenuhi bangunan vila-vila.
“Padahal aturan tentang perizinan kavling ini masih abu-abu alias belum jelas,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta evaluasi perizinan di kawasan Puncak secera menyeluruh,”Dan ketika ditemukan tidak sesuai dengan aturan di Pemda Bogor segera tindak tegas, bila perlu dibongkar,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab harus segera melakukan reboisasi untuk mengembalikan kawasan Puncak menjadi kawasan hijau kembali dengan melibatkan semua stakeholder yang ada. [] Danu
