BOGOR-KITA.com – Demo tolak Undang-Undang Pilkada yang digelar Mahasiswa Bogor yang tergabung Koalisi Masyarakat (KOMA) berbuntut panjang. Mahasiswa tidak bisa menerima pemukulan yang dilakukan petugas Polres Bogor Kota saat menggelar demo di jalan tol Jagorawi, Kilometer 43, Sabtu (11/10). “Kami akan mengadukan pemukulan itu ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM,” kata kuasa hukum mahasiswa dari Lembaga Bantuan Hukum Keadailan Bogor raya (LBH KBR), Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi BOGOR-KITA.com, Minggu (12/10) malam.
Kejadian bermula saat puluhan pendemo beraksi dengan menutup sebagian ruas jalan pintu keluar Tol Jagorawi di Kilometer 43. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut segera membubarkan demonstran secara paksa antara lain diwarnai pemukulan.
Kasat Sabhara Polres Bogor Kota, AKP Nur Arifin mengemukakan, mahasiswa awalnya mengagendakan demo seputaran Tugu Kujang. Petugas sudah berjaga di lokasi. Namun, kenyataanya petugas dikecoh oleh demonstran dengan melakukan aksinya dengan menutup sebagian Jalan Tol Jagorawi di Kilometer 43 yang mengarah ke Bogor,” kata Kasat AKP Nur Arifin saat di lokasi.
Menurut aturan, katanya, tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa di jalan tol sehingga kami sterilkan. “Kami mengamankan tiga orang pendemo yang diduga provokator. Mereka bukan memblokir tapi menghambat arus lalulintas lantaran ruas jalan yang mereka tutup hanya separuhnya saja,” jelasnya.
Secara terpisah, seorang demonstran Yoseph mengaku, mereka menggelar aksi blokade jalan tol agar tuntutan mereka didengar. “Seharusnya pemerintah tidak menetapkan Undang-Undang Pilkada tersebut. Hak masyarakat Indonesia akan hilang apabila pilkada dilakukan oleh DPRD,” ungkap Yosep perwakilan dari Mahasiswa Khatolik Cabang Bogor. Terkait pemukulan yang dilakukan polisi, Yoseph mengatakan akan menuntut. [] Harian PAKAR/Admin
