KPK Puji Pemkab Bogor karena Nilai MCP Naik Signifikan
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas peningkatan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memantau dan mencegah korupsi.
Menurutnya, saat pertama kali hadir di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober lalu, skor MCP masih berada di bawah angka 80. Namun setelah dilakukan penguatan dan pendampingan, skor MCP Kabupaten Bogor meningkat menjadi 91%.
“Ini merupakan capaian yang membanggakan. Artinya, berbagai langkah perbaikan tata kelola melalui upaya pencegahan telah diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Harapan kami, capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025,” katanya di Cibinong, Rabu (21/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan hanya sekadar output. Menurutnya, setiap kegiatan yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
“Sering kali kita terjebak pada pencapaian output semata. Padahal, yang paling penting adalah kemanfaatan langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif dan terukur,” tegas Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.
Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama berharap, dengan penguatan pengawasan dan komitmen dari jajaran pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Di tempat yang sama Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan dirinya berkomitmen untuk terus memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Demikian ditegaskan Rudy Susmanto di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada kegiatan rapat koordinasi tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama dengan KPK RI, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah. [] Hari
