Komisi XIII DPR RI Apresiasi Kinerja dan Inovasi Imigrasi Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam rangka penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah penyangga Ibu Kota Negara, Kamis (22/1/2026).
Kunjungan ini menjadi forum strategis untuk evaluasi kinerja sekaligus penguatan sinergi antara legislatif dan jajaran keimigrasian.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota Komisi XIII DPR RI. Ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi lintas kelembagaan guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang adaptif dan berdaya saing.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan keimigrasian,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, memaparkan profil kantor serta capaian kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk keberhasilan melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Imigrasi Bogor dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan transparan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja serta berbagai inovasi yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Bogor. Komisi mendorong kajian berkelanjutan terhadap pola peningkatan PNBP, khususnya dari layanan izin tinggal, agar dapat ditingkatkan secara terukur.
Dukungan juga diberikan terhadap pengembangan inovasi layanan, peningkatan pelayanan bagi pekerja migran serta calon jamaah haji dan umrah, sebagai bagian dari penguatan fungsi keimigrasian yang humanis.
Selain itu, Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama dalam meningkatkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas lintas wilayah warga negara asing, praktik kawin kontrak, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi XIII mendukung penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi capaian Kantor Imigrasi Bogor serta mendorong peningkatan kinerja melalui kolaborasi, penguatan sumber daya manusia, dan inovasi layanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Komisi XIII DPR RI dan jajaran keimigrasian dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang berdaulat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. [] Hari
