Regional

Komisi I DPRD Jabar Konsultasikan Persoalan Aset Daerah Dengan LMAN

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi pembahasan aset milik Pemrov Jabar bertempat di BPSDM, Kamis (29/4/2021). (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar).
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi pembahasan aset milik Pemrov Jabar bertempat di BPSDM, Kamis (29/4/2021). (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar).

BOGOR-KITA.com, KOTA CIMAHI – Sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek pelayanan publik yang akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau Good Government.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, LMAN merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI.

Sebagai lembaga konsultasi untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah atau Negara. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Jawa Barat dengan LMAN tersebut.

“Kami juga membuka maksud dan tujuan LMAN tadi, dan sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendirian mengurus ini, mereka (birokrat-red) yang berkarir sebagai aparatur itu tidak akan berfikir untuk mengkomersialisasi aset dan tiba2 menjadi entrepreneur dinilai akan sangat susah. Karena itu, maka di butuhkan suatu media seperti LMAN,” ujar Bedi dalam agenda rapat konsultasi dengan LMAN di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (29/4/2021).

Baca juga  PPP Kota Depok Kawal Janji Idris-Imam Bangun MTs Negeri di Seluruh Kecamatan

Kemudian, Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) dan lain-lain termasuk koperasi.

“Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.

Sehingga. kata Bedi, langkah awal komisi akan memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk pengamanan dan pemanfaatan. Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal aset itu.

“Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan gambaran solusinya sudah terlihat, maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan segera terselesaikan,” tutupnya. [] Hari/Humas DPRD Jabar

Baca juga  Penjelasan RS Ummi soal Kepulangan Habib Rizieq
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top
error: Content is protected !!