Kesal Hanya Ditemui Satu Anggota Dewan, Mahasiswa Robohkan Gerbang DPRD Kota Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demontrasi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat (9/9/2022).
Puluhan mahasiswa tersebut tiba di gedung DPRD Kota Bogor pada pukul 15.00 WIB dan langsung diterima oleh anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Anna Mariam Fadhilah untuk melakukan audiensi.
Mahasiswa pun menanyakan anggota DPRD lainnya dan menginginkan seluruh anggota dewan untuk hadir di audensi tersebut.
Kesal keinginannya tidak dapat terpenuhi, para mahasiwa tersebut marah dan langsung keluar ruang audiensi, bahkan rak koran yang berada di lobby sempat dijatuhkan oleh beberapa orang mahasiswa.
Tidak sampai disitu, para mahasiswa kembali meluapkan kekesalannya di depan gerbang DPRD dengan membakar ban dan merobohkan pintu gerbang DPRD Kota Bogor.
“Kami PMII tidak mengindahkan pertemuan kami dengan para anggota DPRD, makanya kami menolak keras dan mendesak DPRD Kota Bogor untuk mendesak kebijakan kenaikan harga BBM kepada DPR RI,” ucap koordinator lapangan (korlap) Fadhil Ismayana.
Ia meminta anggota DPRD lainnya menyetujui bahwasannya DPRD Kota Bogor dengan secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami akan melakukan aksi unjuk rasa Kembali dalam waktu dekat jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” katanya.
Para mahasiswa itu menuntut kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi dibatalkan.
“Lonjakan harga minyak dunia yang disebabkan oleh perang Ukraina dan Rusia, padahal dua hari yang lalu harga minyak dunia itu menurun 95 USD,” ucapnya.
Ia menyampaikan, juga pembengkakan APBN yang meliputi BBM bersubsidi, PLN, gas bersubsidi dan pembangunan IKN di Kalimantan, padahal pada faktanya masih banyak BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah.
“Pada akhirnya dengan kenaikan harga BBM ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga itu akan mengganggu kestabilan nasional yang nantinya akan memicu gejolak massa dimana-mana akibat dari kebutuhan pokok sandang, pangan, papan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan, kemelaratan, ketertindasan, kezaliman yang menimpa kepada rakyat menengah kebawah ini sangat kejam dan biadab terhadap rakyat,” jelasnya.
Menurutya, distribusi BBM bersubsidi masih banyak kecacatan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah terhadap masyarakat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pakuan dan Komisariat Institut Pertanian Bogor menyatakan menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mendesak DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan penolakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar. Mendesak DPRD Kota Bogor untuk mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran. [] Ricky
