Kabupaten Bogor Terima UHC Award 2026 Kategori Madya
BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya. Penghargaan ini diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 99 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada acara penganugerahan UHC Award yang dihadiri jajaran pemerintah pusat, kepala daerah se-Indonesia, serta pemangku kepentingan sektor kesehatan nasional, Selasa (27/1/2026).
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Ini adalah hasil dari kerja kolaboratif semua pihak dalam memastikan hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi melalui layanan kesehatan yang inklusif,” ujar Rudy Susmanto.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.
“Kabupaten Bogor menerima UHC Award Kategori Madya dengan tingkat kepesertaan mencapai 99 persen dan keaktifan di atas 80 persen. Kami berharap ke depan dapat meraih UHC Award kategori utama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Ia menyebutkan, per 1 Agustus 2024, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia telah terlindungi Program JKN.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ke depan, tantangan utama tidak hanya terletak pada capaian kepesertaan, tetapi juga pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan.
“BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi layanan melalui perluasan akses fasilitas kesehatan dan digitalisasi layanan JKN agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan setara,” ujarnya. [] Hari
