BOGOR-KITA.com, BOGOR – Inflasi di Kota Bogor di Oktober 2019 mencapai 0,16 persen, terbilang tinggi dibandingkan kota/kabupaten lain di Jawa Barat.
“Ini tidak baik. Sebab inflasi ibarat darah. Terlalu tinggi tidak bagus, terlalu rendah juga bahaya. Jadi inflasi ini harus stabil,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat dalam rapat membahas roadmap rencana aksi pengendalian inflasi di Ruang Rapat Asisten, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Selasa (3/12/2019).
Untuk mengendalikan inflasi Ade mengatakan, TPID saat ini sedang menyusun roadmap rencana aksi pengendali inflasi yang kemudian langkah-langkah aksinya dituangkan di Peraturan Wali Kota (Perwali).
Rencana aksi pengendalian inflasi ini tentunya tidak lepas dari sifat inflasi itu sendiri yakni karena pengaruh supply (persediaan), demand (permintaan), ketersediaan barang, kemampuan daya beli, faktor alam dan lainnya.
“Berdasarkan hasil Rakornas TPID, kami diminta fokus pada 4K. Sebut saja ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif,” imbuhnya.
Ia menuturkan, pihaknya sudah membuat program strategis dalam membuat stabilitas harga dan mengelola permintaan. Program strategis itu diturunkan menjadi beberapa sub program, seperti melakukan penguatan harga Bapokting di pasar rakyat dan toko swalayan, melakukan operasi pasar dan Bazar bukan hanya saat lebaran atau natal tapi bisa setiap triwulan.
“Sub programnya yakni optimalisasi rumah pangan, optimalisasi peran Perumda Pasar Pakuan Jaya, optimalisasi TTCI dan Toko Tani Indonesia Kota Bogor, standarisasi Rumah Potong Hewan, pengawasan LPG subsidi, identifikasi konsumen pangan dan optimalisasi Warung Tetangga,” jelasnya.
Semua sub program ini diharapkan bisa mencapai target pada 2020-2021. Targetnya tentu saja harga kepokmas stabil, keberadaan rumah pangan aktif, ketersediaan TTIC dan TTI yang aktif di Kota Bogor, ketersediaan LPG bersubsidi, RPH yang terstandarisasi dan bersertifikat halal, peningkatan konsumsi ikan dan konsumsi pangan lokal dan Warung Tetangga sebagai pemasok bahan pangan strategis.
“Semua target ini tentunya bisa dicapai dengan kolaborasi dari berbagai leading sektor. Mulai dari Distani, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Bagian Adekon, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Perumda Pasar Pakuan Jaya,” katanya. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
