Nasional

Gagasan Data Desa Presisi Menjadi Landasan Pembangunan Grand Design Prodeskel dan Epdeskel Kemendagri

DATA DESA PRESISI

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Gagasan Data Desa Presisi terus meningkatkan pengaruhnya dalam menentukan kebijakan, baik di tingkat desa, kota, hingga nasional. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, turut mengundang langsung penggagas Data Desa Presisi, Dr Sofyan Sjaf.

Pada kesempatan ini, Dr Sofyan fokus untuk membahas grand design manajemen sistem informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).

Dr Sofyan Sjaf didampingi langsung oleh , I Made Godya, MSi selaku penyusun Merdesa Apps, La Elson, MSi selaku Koordinator Tim Spasial Unit Desa Presisi, Badar Muhammad, SIKom selaku Koordinator Tim Komunikasi Unit Desa Presisi, serta anggota tim Data Sains Unit Desa Presisi, Sayyid Al Bahr, SSi, dan Staf LPPM IPB Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Danang Aria Nugroho, SE.

Baca juga  Pemprov Jabar, Akhir 2020 Dapat IGA, Awal 2021 Dapat Anugerah Meritokrasi

Penyusunan Grand Desain manajemen sistem informasi yang akan dibuat berdasarkan roadmap prodeskel 2012-2020 yang didasari oleh Permendagri No.12 tahun 2007 dan Permendagri 81 tahun 2015. Sementara itu, output kegiatan ini adalah grand desain berupa rancangan konsep untuk kebijakan pemerintah ke depan.

Dr Sofyan Sjaf selaku Penggagas Data Desa Presisi turut mengevaluasi seluruh program prodeskel dan epdeskel Kemendagri. Gagasan Data Desa Presisi ini merupakan metodologi yang ditawarkan sebagai solusi dalam membangun grand desain manajemen sistem informasi yang akan diimplementasikan di seluruh desa di Indonesia.

“Pada prinsipnya ada tiga catatan penting, yang pertama jangan membuat susah orang desa, kedua tentunya data desa yang sudah ada sampai hari ini adalah data desa yang sudah beradaptasi terhadap perubahan, ketiga mandat undang-undang dasar (UUD) pembangunan nasional harus berlandaskan kesejahteraan rakyat,” kata Dr Sofyan Sjaf, Kamis (18/11/2021).

Baca juga  Di Hadapan Kemenkeu, Kades Kertayasa: Rencana BLT Lanjutan 2021 Kurang Relevan

Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University itu  terus menekankan bahwa jalan untuk mencapai hal tersebut diperlukan demokratik rural development dan data akurat. Menurutnya, metodologi dalam mencapai hal tersebut harus didudukkan dan diramu dengan sebaik mungkin.

Drs Lutfi, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, turut merespons pernyataan Dr Sofyan Sjaf. Ia menyatakan, “Ke depan, kita akan bersimbiosis dengan data desa presisi. Oleh karena itu, hari ini kita dudukkan dalam lima tahun ke depan grand desain ini bisa termanfaatkan.”

Lutfi berharap, grand design ini bisa menjawab tantangan yang ada. “Bagaimana kita bisa menyusun ini dengan baik untuk ke depannya dapat berjalan dan bermanfaat untuk desa hingga nasional,”  terang Lutfi.

Baca juga  IPB Dapat Lagi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Melalui kegiatan ini, gagasan data desa presisi memberikan perspektif baru, bahwa sebetulnya warga desa bisa melakukan namun harus ada transfer pengetahuan dari kampus kepada masyarakat dan juga pengawalan data tersebut di level RW. Ke depan, diharapkan rancangan grand desain ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang akan diterapkan oleh seluruh desa di Indonesia. [] Hari/IPB

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top