BOGOR-KITA.com – Presidium Bogor Timur melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI di ruang rapat pimpinan DPR RI, Senin (21/1/2019). Delegasi Presidium Bogor Timur berjumlah 15 orang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Ketua Umum Presidium Bogor Timur, Alhafidz Rana menuturkan kedatangan perwakilan Presidium Bogor Timur untuk meminta dukungan agar pimpinan DPR RI mengawal proses pemekaran DOB Bogor Timur.
“Kami juga menyampaikan berkas kajian DOB Bogor Timur kepada Pimpinan DPR RI,” katanya.
Masih kata Alhafidz, beliau (Fadli Zon, -red) mendukung pemekaran Bogor Timur karena Kabupaten Bogor kabupaten yang sangat luas.
Tim Pemekaran Bogor Timur berfoto bersama usi ditewrima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Senin (21/1/2019).
Dikutip dari laman resmi DPR RI, dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa ia selalu mendorong percepatan pembangunan daerah, di antaranya pemekaran wilayah yang dicita-citakan oleh Presidium Pemekaran Bogor Timur yang ingin membentuk daerah otonomi baru atau kabupaten mandiri.
“Dengan adanya pemekaran yang didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kuat, serta kesiapan-kesiapan lain yang sudah terpenuhi, mestinya tidak ada masalah. Dan itu akan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut,” terang Fadli.
Pimpinan DPR RI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Korpolkam) itu menambahkan, aspirasi pemekaran Bogor Timur sebagai daerah otonomi baru menjadi kabupaten yang mandiri adalah suatu aspirasi yang sudah lama, tetapi terbentur dengan kebijakan pemerintah yang sedang melakukan moratorium pemekaran daerah.
“Beberapa daerah, salah satunya Bogor Timur mempunyai dasar yang kuat. Bogor ini kan wilayah yang sangat luas, jumlah penduduknya juga hampir enam juta. Tapi ini memang memerlukan proses dan persiapan, kajian-kajian sudah dilakukan dan tentu saya pikir ini tinggal menunggu suatu keputusan dari pemerintah saja,” tambah Fadli.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, ia berpandangan sudah sangat relevan bilamana Bogor Timur menjadi daerah otonomi baru. Yang tentunya harus mengikuti prosedur-prosedur ketatanegaraan baik itu yang ada di Kabupaten Bogor sendiri, Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Presidium Pemekaran Bogor Timur Slamet Riyadi berharap agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium tersebut. Pihaknya juga sudah membentuk tim dan sudah melakukan kajian terkait potensi wilayah, batas wilayah, ibukota serta kesanggupan pendanaan daerah. [] Hari
