BOGOR-KITA.com, BOGOR – Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkompimda seluruh Indonesia yang pertama di periode kedua pemerintahan Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019) dinilai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Dr Hendro Sasongko, sebagai rapat penting.
“Rapat ini lebih pada koordinasi yang lebih intens dari para stakeholder yang terkait dengan pembangunan nasional dan daerah,” kata Dr Hendro Sasongko kepada BOGOR-KITA.com di Bogor, Rabu (13/11/2019) pagi.
Dalam catatan BOGOR-KITA,com, selama ini muncul beberapa keluhan karena terjadi beberapa ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ketidaksinkronan itu antara lain terkait perda di mana pemda adakalanya fokus pada kepentingan sendiri.
Dr Hendro mengemukakan rakornas yang dihadiri sekitar 3.000 pajabat itu diinisiasi oleh Kemendagri dalam rangka sinkronisasi visi, misi dan program prioritas Presiden, dengan melibatkan banyak unsur, seperti Muspida, jadi ya tentunya termasuk Walikota Bogor dan Bupati Kabupaten Bogor.
“Nah, karena juga dihadiri oleh Lembaga-Lembaga lain seperti, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK, pasti agendanya cukup komprehensif,” kata Hendro.
Kita tahu, lanjut Dr Hendro, bahwa program prioritas Presiden adalah pembangunan SDM, infrastruktur, reformasi regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi, jadi agendanya tentu berkaitan dengan program dan strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas tersebut, serta bagaimana koordinasi dengan Lembaga lembaga terkait.
“Jadi istilah ‘manfaat’ disini adalah lebih pada koordinasi yang lebih intens dari para stakeholder yg terkait dengan pembangunan nasional dan daerah,” tutup Dr Hendro. [] Hari
