DPRD Soroti Macet Horor di Puncak Bogor
BOGOR-KITA.com, CISARUA – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Nurunnisa menyoroti kemacetan horor pada libur panjang Maulid nabi Muhammad SAW kemarin.
Menurut Nurunnisa, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Puncak bukan kali ini terjadi. Bahkan, kemacetan parah selalu terjadi jika memasuki libur panjang.
Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam melakukan penataan Puncak, Bogor.
“Kita semua harus fokus, baik pusat hingga daerah untuk melakukan upaya agar kemacetan horor tidak terjadi lagi,” kata Nurunnisa kepada wartawan Selasa (17/9/2024).
Lanjut dia, pemerintah daerah hingga pusat harus kembali mengkaji penataan kawasan Puncak yang tidak hanya memikirkan estetika semata.
“Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak, namun ada hal substasial yang mesti dilihat, yakni kenyamanan dan keamaan para wisatawan,” ucapnya.
Sebagai warga pribumi yang lahir di Puncak, Nurunnisa menilai masih banyak yang harus dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor hingga pusat, salah satunya dalam mengurai kemacetan.
“Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang, saya merasakan keringat kemacetan seperti para wisatawan lain. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah kabupaten hingga pusat, mestinya melakukan penataan dari mulai merapikan arus lalu lintas Puncak yang selalu menjadi permasalahan.
“Sebetulnya, hal utama yang harus dilakukan adalah menata Puncak dari arus lalu lintas, agar kemacetan yang jadi langganan ini, tidak ada lagi. Agar wisatawan nyaman, warganya senang,” bebernya.
Nurunnisa juga meminta agar pemerintah Pusat segera melakukan maksimalisasi jalan alternatif Puncak untuk mengurai kemacetan di jalan utama.
“Ada beberapa jalur alternatif yang penggunanya belum dimaksimalkan. Ini juga bisa jadi salah satu solusi dalam melerai kemacetan,” terangnya.
Kemacetan juga, kata dia, disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rakayasa lalu lintas yang saat ini berlaku. Sehingga, tidak sedikit kemacetan di titik-titik tertentu yang disebabkan pemotor.
“Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur, seringkali menjadi penyebab kemacetan. Sehingga ke depan, kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik Ganjil Genap ataupun dengan cara lain,” imbuhnya.
Selain itu, Nurunnisa meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan.
“Wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit haus dan lapar. Sementara, para PKL sudah tiada. Sehingga pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan,” jelasnya.
Pusat pelayanan darurat itu, kata dia, berisikan untuk pelayanan dasar seperti cek kesehatan hingga perbantuan armada ambulans untuk pelayanan yang mendesak.
“Seperti semalam, saya mendapat kabar ada ambulans yang akan membantu warga dan wisatawan yang sakit, tapi akses mereka terkunci kemacetan. Sehingga, posko pelayanan darurat ini harus disebar, jangan di satu titik,” tandasnya. [] Danu
