DPRD Siap Dorong Anggaran untuk BisKita Trans Pakuan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyayangkan pemberhentian sepihak layanan BisKita Trans Pakuan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
Keputusan tersebut menuai keluhan dari masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan informasi memadai terkait penghentian layanan tersebut.
Hasbi mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kota Bogor akan segera menggelar rapat kerja dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dishub, Organda, Perumda Trans Pakuan, dan PT Kodjari selaku operator layanan BisKita, untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
“Kami akan segera memanggil semua pihak untuk mendapatkan kejelasan terkait penghentian layanan BisKita ini. Komunikasi intensif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan layanan transportasi publik tetap berjalan optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Hasbi, Kamis (2/1/2025).
Hasbi mengatakan bahwa penghentian sementara operasional BisKita berpotensi mengganggu mobilitas warga, terutama mereka yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, dan berbisnis. Hal ini juga dapat menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemberhentian layanan transportasi publik dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi, terutama pada produktivitas dan konektivitas, yang pada akhirnya memengaruhi sektor informal dan UMKM.
“Pengurangan mobilitas masyarakat akan berdampak pada kelancaran aktivitas perdagangan dan jasa, yang merupakan tulang punggung ekonomi Kota Bogor,” jelasnya.
Sebagai mitra eksekutif, Hasbi menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor, melalui perannya di Badan Anggaran (Banggar), akan terus memperjuangkan keberlangsungan layanan publik seperti BisKita.
“Prinsip kami adalah setiap pos anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa transportasi publik sebagai kebutuhan vital masyarakat tidak boleh terganggu demi kesejahteraan warga Kota Bogor,” tutupnya. [] Ricky
