Departemen ESL IPB University Kumpulkan Para Pakar, Bahas Prinsip Blue Economy sebagai Dasar Penataan Ruang Laut Indonesia
BOGOR-KITA.com, BOGOR -Konsep Blue Economy atau Ekonomi Biru ditengarai akan menjadi muara bagi pengelolaan laut Indonesia. Konsep tersebut penting untuk diurai dan dikaji sehingga implementasinya dapat terlaksana sesuai harapan.
Membahas hal tersebut, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggelar Webinar Blue Economy berjudul “Implementasi Blue Economy dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut” Kamis (2/9/2021).
Kegiatan tersebut menjadi forum kolaborasi antara pemangku kebijakan, akademisi, asosiasi atau pengusaha dan pengguna ruang laut sehingga blue economy dalam proses penataan ruang laut dapat diimplementasikan. Terutama yang mengedepankan pengelolaan ruang dan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai keynote speaker mengatakan bahwa berbagai pemanfaatan dan pengelolaan jasa laut mengakibatkan munculnya berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia. Isu tersebut mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, ketahanan pangan, dan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.
“Penting bagi kita untuk menciptakan laut yang sehat, aman, dan tangguh serta produktif untuk kesejahteraan bangsa. Yakni dengan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut,” tegasnya.
Menurutnya, program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) salah satunya meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan terukur demi kesejahteraan nelayan. Serta pengembangan perikanan budidaya yang didukung riset dan pembangunan kampung perikanan.
“Seluruh pelaksanaan program prioritas yang memanfaatkan ruang laut tersebut memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang laut yang ada. Ini dapat meminimalisir potensi gangguan terhadap keseimbangan ekologis pesisir yang akan menyebabkan kerugian bagi ekosistem,” tambahnya.
Prof Arif Satria, Rektor IPB University memaknai blue economy sebagai prinsip inovasi yang didasari pada pemahaman terhadap lingkungan. “Blue economy dalam konteks pemikiran tidak hanya berlaku di laut, namun juga di darat untuk pengembangan pertanian. Kegiatan ekonomi biru dinilai sangat prospektif untuk pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi, ” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, konsep ini juga dinilai dapat menghadapi kondisi mega disrupsi saat ini. Akibat dari perubahan iklim, revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Perlu adanya pemanfaatan teknologi IoT (Internet of Things) dan teknologi 4.0 untuk pengelolaan laut dan wilayah pesisir.
“Oleh karena itu semoga seminar pada hari bisa memformulasikan new blue economy yang memperhatikan dan merespon disrupsi untuk perubahan iklim, 4.0 dan pandemi COVID-19,” ujarnya.
Menurut Prof Arif, dalam konteks penataan ruang laut, ada dua aspek penting yakni fungsi sebagai rem dan fungsi sebagai gas. Fungsi rem terkait isu emisi karbon yang diharapkan dapat ditekan. Fungsi gas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan biomaterial. Antara fungsi rem dan gas perlu diseimbangkan. Rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi perlu diseimbangkan dan dipersatukan melalui modernisasi ekologi.
“Dalam konteks tatanan yang lebih empiris lagi, maka mau tidak mau menyeimbangkan ini perlu sains. Sehingga policy yang kita harapkan di penataan ruang laut dan pesisir itu berbasis pada sains. Maka akurasi data menjadi sangat penting dan kecanggihan tools juga penting. Selain itu, pemanfaatan cara-cara 4.0 juga penting untuk memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada data-data yang akurat, ”jelasnya.
Acara ini menghadirkan narasumber Prof Tridoyo Kusumastanto, Guru Besar Departemen ESL FEM IPB University dengan topik “Penerapan Konsep Blue Economy dalam Integrated Coastal and Marine Management”, Ir Suharyanto, MSc, Direktur Perencanaan Tata Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP dengan topik “Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Mendukung Implementasi Blue Economy Kelautan dan Perikanan”, Dr Ernan Rustiadi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University dengan topik “Penataan Ruang Maritim Menuju Blue Economy”, Prof Akhmad Fauzi, Guru Besar Departemen ESL FEM IPB University dengan topik “Model Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan: Blue Economy”.
Dr Luky Adrianto, Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan IPB University dan Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University dengan topik “Best Practice Blue Economy dalam Penataan Ruang Laut”, Prof Nunung Nuryartono Dekan FEM IPB University dengan topik “Skenario Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Kelautan Berbasis Blue Economy dalam Marine Spatial Planning”, Prof Dietriech G Bengen, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University dengan topik “Pengembangan Blue Economy Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Konservasi”, Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet RI dengan topik “Kebijakan Pengarusutamaan Ekonomi Biru dalam Pengelolaan Ruang Laut dari Sisi Regulasi dan Program Pemerintah” serta Dr Abdul Kamarzuki, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan topik “Dukungan Pengembangan Shrimp Estate dan Integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi”. [] Hari
