Dedie Rachim Dorong Admin Medsos OPD Lebih Cepat Tanggapi Aduan Warga
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta para pegiat media sosial (medsos) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memiliki pengetahuan yang memadai.
Menurut Dedie, hal tersebut sangat penting agar mereka mampu merespons aduan, kritik, dan saran masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
Dedie mengatakan, penguatan kapasitas admin medsos menjadi kunci dalam membangun citra pemerintah daerah sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak keliru.
“Dalam membangun citra Pemkot Bogor, harus ada mekanisme internal yang kuat agar informasi yang disampaikan kepada publik benar dan akurat,” ujar Dedie usai menghadiri Creative Fest 2025 di Fullbelly Cafe, Kecamatan Bogor Utara, Rabu (17/12/2025).
Ia mengungkapkan, hingga kini masih ditemukan keterbatasan pemahaman dasar dalam menanggapi aduan masyarakat. Padahal, pengetahuan umum tersebut sangat diperlukan untuk menjelaskan konteks permasalahan serta kewenangan pemerintah secara tepat.
Sebagai contoh, Dedie menyoroti aduan masyarakat melalui Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) terkait jalan berlubang di Jalan Soleh Iskandar. Ia menegaskan bahwa tidak semua persoalan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor.
“Admin seharusnya sudah bisa menjelaskan sejak awal bahwa Jalan Soleh Iskandar merupakan kewenangan pemerintah pusat atau provinsi. Aduan seperti ini sebenarnya bisa langsung ditangani di tingkat SiBadra tanpa harus menunggu respons dinas,” jelasnya.
Dedie menilai, pemahaman mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota wajib dimiliki oleh para juru bicara maupun admin medsos Pemkot Bogor.
“Hal-hal sederhana seperti ini perlu menjadi pengetahuan dasar, agar publik mendapat penjelasan yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi internal agar penanganan aduan masyarakat tidak selalu bergantung pada dinas atau OPD terkait yang membutuhkan waktu lebih lama.
“Jika bisa dijelaskan sejak awal, masyarakat akan lebih cepat memahami dan merespons secara positif. Tidak semua masalah menjadi kewenangan Pemkot Bogor, karena ada pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pusat,” pungkasnya. [] Ricky
