Bimtek Samisade agar Pekerjaan Tidak Disalahgunakan
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor, selain sektor pariwisata program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) merupakan satu program yang diserahkan kepada desa yang ada di Kabupaten Bogor. Samisade merupakan bentuk komitmen Bupati Bogor untuk membangun desa.
“DPMD harus melakukan Bimtek dan pelatihan secara ketat, libatkan Inspektorat dan lainnya, agar pekerjaan ini tidak disalahgunakan, ikuti arahan dari pemerintah khususnya di bidang pemerintah desa berkaitan dengan teknis pelaksanaannya,” ujar Iwan Setiawan saat rapat koordinasi dengan para pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Bogor secara virtual, Senin (17/5/2021).
“Tujuan pemerintah, dalam hal ini Bupati sangat baik, selain untuk pembangunan juga ada kontribusi dengan masyarakat itu, kita menekankan untuk padat karya, dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja, karena kalau kemarin bantuan sosial juga bagus, tapi sekarang kita lebih worth di manfaat, ada pembangunannya tapi juga ada pekerjaan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin melaunching program samisade (satu miliar satu desa) di Kantor Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (17/2/2021).
Program samisade dirancang Ade Yasin sejak running menjadi Bupati Bogor. Setelah terpilih Ade Yasin langsung merealisasikanya, dan alokasi anggarannya untuk tahun 2021 sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya saat launching, Ade Yasin mengatakan, program samisade tahun 2021 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No.147/ 142/ kpts/ per-uu/ 2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan anggaran sebesar Rp.311.839.126.194, dan akan dilaksanakan di 532 titik, 349 desa dan 38 kecamatan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Zulkifli mengatakan, untuk kehadiran di hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, kehadiran pegawai di seluruh Perangkat Daerah (PD) hingga kecamatan lingkup Kabupaten Bogor cukup baik, itu berdasarkan absen kehadiran.
“Untuk kehadiran cukup baik, untuk kebijakan pelaksanaan jam kerja, karena peraturan masih berlaku 50% WFH dan WFO. Yang WFO mereka absen secara online dan melaporkan output hasil kerja kepada atasannya masing-masing sehingga semua dapat terpantau dengan baik,” jelas Zulkifli. [] Hari/ /Diskominfo Kabupaten Bogor.
