Bima Arya: SIPD Banyak Menimbulkan Persoalan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD, sebenarnya sangat baik. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Namun kami melihat tidak cukup fleksibel yang bisa mengakomodir inovasi, potensi lokal dan akselerasi dalam pemulihan ekonomi.
Hal ini dikemukakan Wali Kota Bogor yang juga Ketua Apeksi Bima Arya dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (25/3/2021).
Raker ini diikuti sembilan wali kota se-Kalimantan, yakni Wali Kota Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan Bontang.
Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ini membahas berbagai hal, salah satunya terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dinilai banyak memiliki persoalan di lapangan.
Bima Arya menyayangkan tidak ada perwakilan dari Kemendagri yang menyampaikan penjelasan, karena mendadak dibatalkan, tidak ada kehadirannya secara langsung maupun online.
“Padahal kami berharap ini saatnya untuk menjelaskan SIPD kepada semua. Dalam hal ini pengurus pusat Apeksi akan terus mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar terjadi akselerasi antara penerapan SIPD ini yang banyak persoalan di daerah. Kita juga belum mendapatkan panduan atau manual book untuk pelaksanaan SIPD di wilayah,” kata Bima.
Selain soal SIPD, raker juga mendorong agar penyederhanaan birokrasi dilakukan secara aturan yang jelas.
“Memperhitungkan faktor-faktor yang terjadi di daerah, seperti kesesuaian antara jumlah eselon III, IV dan jumlah OPD/dinas. Tadi juga dibahas langkah-langkah penanganan Covid-19. Daerah saling bertukar pengalaman dan harus berkolaborasi,” tandasnya.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Raker Apeksi, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Apeksi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya ini bisa maju pesat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan tata kelola pemerintahan.
“Kita harus sampaikan apa yang harus kita sampaikan, kita harus lakukan yang harus kita lakukan,” kata Sutarmidji. [] Hari/Pemkot Bogor
