Bersama Kemenkumham, Pemkot Bogor Launching JDIH
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor meluncurkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada Senin (1/8/2022).
Peluncuran JDIH tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses perarturan yang diterbitkan Pemkot Bogor.
Selain itu, JDIH merupakan bentuk percepatan trend digitalisasi sebagai percepatan pelayanan publik, dan menyelaraskan misi Kota Bogor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Kota Cerdas yang membutuhkan kolaborasi yang terintegrasi.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, JDIH ini mengikuti trend digitalisasi sebagai percepatan pelayanan publik, sesuai juga RPJMD Kota Bogor dengan misi Kota Bogor sebagai ‘kota cerdas’ membutuhkan kolaborasi yang terintegrasi.
JDIH ini, kata Bima salah satu penyebarluasan informasi hukum yang akurat di Kota Bogor, melalui JDIH sudah 2 kali berturut-turut sejak tahun 2020 mendapat apresiasi dari Kanwilkumham jawa Barat, berpredikat sebagai ‘terbaik 1’.
“JDIH ini untuk meningkatkan layanan informasi produk hukum daerah, layanan bantuan hukum gratis bagi warga serta layanan informasi dokumen kebijakan, inovasi yang dilakukan dengan menambah fitur pada portal web JDIH menjadi sebuah resolusi dimasa pandemi,” ungkap Bima di Balai Kota Bogor didampingi Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta.
Bima menyebutkan, bahwa JDIH ini menjadi klinik hukum berupa pendampingan hukum, pengajuan produk hukum daerah atau SIPRO HU yang lebih cepat, transparan dan terintegrasi dengan Biro Hukum Provinsi. JDIH juga menjadi perpustakaan Elektronik ‘E-DIARY’ yang berisi jurnal dan kebijakan terbaru di Kota Bogor. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk mendukung penyebarluasan informasi, setelah memperhatikan kritik dan saran warga, maka perlu dilakukan ‘transformasi’ yang lebih masif.
“Dengan terimplementasinya JDIH Kota Bogor yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi di Kota Bogor, maka akan memperkuat literasi Kota Bogor sebagai ‘Bogor smart city’. Reformasi birokrasi melalui penataan peraturan Per-UU an sebagai penguatan negara hukum yang demokratis, oleh karenanya melalui optimalisasi ‘JDIH SiPro HD’ sebagai brand baru akan meningkatkan kinerja organisasi di Pemerintahan Kota Bogor,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Nofli menuturkan, pihaknya mengapresiasi peluncuran digitalisasi produk hukum ini.
“Saya sudah melihat langsung dengan tim terkait JDIH Kota Bogor, jadi masyarakat yang akan menerima layanan tidak perlu berbondong ke Balai Kota. Tinggal klik peraturan mana yang diinginkan, tidak perlu dan tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi,” ungkap Nofli.
Nofli menjelaskan, untuk JDIH ini memilik 1.221 anggota yaitu JDIH dari kementrian dan lembaga non kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, kabupaten/kota dan provinsi.
“Masyarakat yang akan menerima layanan tidak perlu berbondong ke Balai Kota. Tinggal klik peraturan mana yang diinginkan, tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menerangkan, terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang akan disosialisasikan lebih masif. Sebab selama ini yang tahu hanya segelintir saja.
“Jadi kami perlu dukungan dari pemerintah terutama penganggaran. Dan juga dari sisi aspek politis kami perlu dukungan juga dari DPRD tentunya. Sejauh ini hanya ada 20 kasus bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Makanya kami minta melalui informasi yang luas ini bisa lebih banyak lagi,” kata Alma.
Alma menerangkan, bahwa JDIH ini mempermudah evaluasi dokumentasi perda yang selama ini dianggap sulit.
“Jadi JDIH ini gampang diakses semua dokumen bisa update dalam waktu singkat bisa diambil oleh masyarakat semua,” pungkasnya. [] Ricky
