Kab. Bogor

Berganti Nomenklatur, Lapas Gunungsindur Targetkan Raih WBP Tahun 2020

BOGOR-KITA.com, GUNUNGSINDUR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Sindur berubah nomenklatur menjadi Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Hal ini sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Peningkatan Kelas Lapas.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Lapas Khusus Gunung Sindur, Mulyadi, mengajak seluruh jajarannya untuk berkomitmen meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 ini.

Mulyadi memyampaikan ajakannya tersebut saat menggelar apel Deklarasi Janji Kinerja sekaligus pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor.

“Langkah-langkah, baik komponen pengungkit dan hasil, sudah mulai dipenuhi, tinggal kerja keras dari Tim Kelompok Kerja WBK untuk menyukseskannya,” ujar Kalapas.

Baca juga  8 Januari, Abu Bakar Ba'asyir Bebas Murni, Kalapas Gunungsindur Koordinasi dengan Densus 88

Dia mengungkapkan, pihak Lapas Gunungsindur bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan skrining dan rontgen Tubercolosis (TBC) bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan seluruh petugas Lapas. Menurutnya, kegiatan itu dilakukan sebagai wujud pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama TBC. Pihaknya juga sering menyampaikan kepada seluruh WBP terkait Crash Program pelaksanaan integrasi.

“Kami menekankan kepada WBP untuk sungguh-sungguh mengikuti pembinaan di lapas dan pulang lebih cepat lantaran mendapatkan layanan integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas,” terang Mulyadi.

Dijelaskan Mulyadi, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kegiatan kerja bagi para WBP dengan menggandeng pihak ketiga. Saat ini, sambung Kalapas, ada beberapa kegiatan kerja yang sudah berjalan diantaranya budidaya lele, pembuatan kopi sachet dan pelatihan kerajinan tangan dari kain percah. “Kami mewajibkan WBP yang mengajukan integrasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kerja tersebut. Harapannya, agar mereka nantinya memiliki sumber daya manusia unggul dan terampil,” paparnya.

Baca juga  Kakanwil Kemenkumham Jabar: Keberhasilan Kinerja Perlu Kerjasama Semua Pihak

Masih kata Mulyadi, pihaknya semakin optimis setelah diluncurkannya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) fitur Integrasi Online SDP versi 3.6.1. sebagai penunjang pemberian integrasi. “hal ini akan memberikan kegairahan bagi WBP untuk mengikuti pembinaan kepribadian, baik di masjid, vihara, gereja, atau Pramuka karena kehadiran mereka terpantau dalam aplikasi tersebut,” pungkasnya. [] Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top