Belanja Pegawai Pemkab Bogor Rp2,7 Triliun
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui APBD 2023 menganggarkan Rp 9,1 triliun untuk sejumlah sektor.
Dari total anggaran sebesar Rp 9,1 Triliun Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan, diantaranya untuk belanja modal sebesar Rp1,2 triliun, Belanja Pegawai Rp2,7 triliun, Bansos Rp30 miliar, Hibah bos pusat maupun daerah Rp400 miliar dan barang dan jasa sebesar Rp3 Triliun.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menerangkan, untuk Infrastruktur sendiri kurang lebih Rp1,7 triliun yang diperuntukkan pembangunan jalan, jaringan dan irigasi termasuk bantuan keuangan infrastruktur Samisade.
“Pembangunan jalan jaringan irigasi itu Rp510 miliar, Pembangunan jalannya Rp293 miliar,pembangunan gedung dan bangunan 279 miliar. Sisanya samisade Rp407 miliar,” ujar Achmad Wildan kepada wartawan.
Lanjut dia, Dinas PUPR juga mengajukan sebesar Rp157 miliar untuk pemeliharaan.
“Kalau jalan sendiri, pemeliharaan jalan, jaringan irigasi. mereka mengajukan Rp154 miliar,” ucapnya
Wildan berharap, pada triwulan pertama proses pengadaan segera dilakukan agar dapat selesai pengerjaan pada November mendatang.
“Untuk target mulai dilelang, kita menunggu tergantung kesiapan mereka, dalam proses pengadaan siup-nya sudah masuk apa belum , kita berharap secepatnya. Triwulan 1 sudah ada yang masuk minimal itu di bulan Febuari akhir atau awal Maret,”lanjutnya.
Target bulan November selesai pengerjaan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Bogor agar semua pekerjaan selesai pada bulan tersebut.
“Kita berharap semua proyek November sudah selesai kontrak sesuai surat edaran bupati yang kita sampaikan, sehingga bulan Desember tinggal administrasi saja.” pungkasnya
Sementara, Kepala UKPBJ Kabupaten Bogor, Adriawan mengatakan, untuk memasuki proses tender itu diawali dengan penginputan SIRUP.
“Setelah input SIRUP selesai, ditindaklanjuti PBJ dan diumumkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, selanjutnya proses lelang,” ujar Adriawan.
Cara ini, kata dia, diharapkan bisa mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD.
“Ini kan sesuai perintah pengguna anggaran untuk melakukan percepatan,” terangnya
Ia menargetkan penginputan SIRUP bisa selesai di akhir Februari,”Jadi setelah semua selesai, Maret kita sudah bisa mulai lelang,” tandasnya. [] Danu
